AJI Yogya: Perempuan Rentan Alami Kekerasan dalam Peliputan Keberagaman

  • Whatsapp

Diskusi tentang Persekusi Jurnalis Peliput Keberagaman yang digelar secara virtual, pada Minggu (29/8/2021). (dok. screenshot zoom)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Shinta Maharani menilai, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan saat melakukan peliputan dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Shinta dalam Diskusi tentang Persekusi Jurnalis Peliput Keberagaman yang digelar secara virtual, pada Minggu (29/8/2021).

Shinta mencontohkan kasus persekusi yang dialami oleh dua jurnalis perempuan di Yogyakarta saat melakukan peliputan tentang isu tersebut di Gunung Kidul, pada tahun 2020 lalu.

“Perbuatan itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami kerja jurnalis yang mendapatkan perlindungan dari UU Pers,” anggap Shinta.

Namun demikian, Shinta tetapa mendorong agar banyak jurnalis yang berani menulis tentang isu kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, karena bersinggungan dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu jurnalis perempuan yang mengalami persekusi, Dipna Videlia Putsanra mengaku, saat menemui salah satu kepala dusun, dirinya bersama jurnalis dari pers mahasiswa, Deatry Kharisma Karim ternyata sudah ditunggu oleh puluhan orang yang semuanya laki-laki, dan mayoritas berseragam ormas.

“Kami seperti dihalangi karena harus menunjukkan hasil negatif Covid-19. Padahal orang-orang di sana tidak memakai masker, ramai-ramai berkumpul,” ungkap Dipna.

Selain itu, kedua perempuan tersebut juga sempat disuruh untuk membatalkan rencana wawancara, dengan dalih tidak membawa hasil negatif Covid-19 itu. Namun, Dipna menyatakan, pihaknya bersikukuh untuk tetap bertemu dengan narasumber tersebut.

“Di dalam ada sekitar 20 orang, dan dukuhnya diapit 2 orang,” sambungnya.

Wartawan media online ini mengaku, pihaknya merasa tidak nyaman, karena saat melakukan wawancara juga sempat direkam dan difoto oleh beberapa orang di sana.

“Mereka sempat menuduh kami bohong juga,” sesalnya.

Pengakuan Dipna tersebut juga dibenarkan oleh rekannya, Deatry Kharisma Karim. Hanya saja, Deatry menyatakan bahwa dirinya sudah membayangkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut, sebelum melakukan peliputan itu.

“Dari adanya permasalahan itu, saya berasumsi bahwa warga kurang memahami pentingnya toleransi,” ucapnya.

Deatry juga menambahkan, pihaknya menghadapi tantangan dalam menggali informasi dari para narasumber, karena sebelumnya warga telah diimbau untuk tidak mudah menyampaikan informasi terkait persoalan itu.

Catatan AJI: Kasus Kekerasan dan Teror Terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung. (dok, screenshot zoom)

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung mengatakan, kasus kekerasan dan teror terhadap jurnalis cenderung meningkat, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia, sepanjang bulan Mei 2020 – Mei 2021, sedikitnya ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

“Jumlah tersebut meningkat jauh dibanding periode sebelumnya, yang masih sekitar 57 kasus,” ungkap erick.

Sedangkan para pelaku kekerasan, sambung erick, mayoritas dilakukan polisi, pihak tak dikenal, warga, oknum TNI, dan pejabat pemerintah atau eksekutif.

Selain itu, Erik menuturkan, jika mengacu pada Indeks Kebebasan Pers kebebasan pers versi Reporters Without Borders (RSF), pada tahun 2021 ini, kebebasan pers di Indonesia berada pada urutan ke 113 dari 180 negara atau naik 6 tingkat dibandingkan tahun 2020.

“Namun RSF masih menempatkan
kebebasan Pers di Indonesia dalam kondisi buruk,” tegasnya.

Cegah Persekusi, LBH Pers Tekankan Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Diskusi tentang Persekusi Jurnalis Peliput Keberagaman yang digelar secara virtual, pada Minggu (29/8/2021). (dok. screenshot zoom)

Bagi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, kasus persekusi yang dialami dua jurnalis perempuan di Yogyakarta itu menjadi bukti bahwa jurnalis termasuk salah satu profesi yang berisiko mendapatkan ancaman dalam mempromosikan kebebasan beragama.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin mengungkapkan, berdasarkan monitoring ancaman kepada jurnalis di tahun 2017 – 2019, pola kekerasan yang dialami berupa kriminalisasi, kekerasan fisik, penghapusan hasil liputan, intimidasi online dan offline, doxing, serta pelarangan peliputan.

Oleh karena itu, Ade menekankan agar para jurnalis mengedepankan aspek Kode Etik Jurnalistik (KEJ) guna menghindari berbagai pola kekerasan tersebut. Termasuk dalam bentuk persekusi.

“Itu (KEJ) tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Ade dalam Diskusi Persekusi Jurnalis Peliput Keberagaman yang digelar secara virtual, pada Minggu (29/8/2021).

Menurut Ade, hal tersebut penting karena karya jurnalistik bisa menjadi pemicu konflik lanjutan maupun mendamaikan antar-pihak yang berkonflik dalam isu-isu keberagaman.

Lebih lanjut Ade juga berpendapat bahwa selain mengedepankan KEJ, para jurnalis juga perlu membuat perencanaan keamanan sebelum melakukan peliputan. Diantaranya, menerapkan sejumlah protokol, seperti Keamanan Komunikasi dan Teknologi Informasi, saat menghadapi Kriminalisasi, ancaman fisik dan pelecehan, serta protokol menghadapi penangkapan dan penahanan. (Rep-01)

Pos terkait