ARB Yogya: Demokrasi telah Mati!

Aksi Teatrikal ARB Yogyakarta yang menggambarkan kematian demokrasi di Indonesia (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta memblokade jalan di sekitar pertigaan Gejayan Yogyakarta, Selasa (17/11/2020).

Dari pantauan kabarkota.com, situasi sempat memanas ketika sebuah mobil hitam berplat merah berusaha menembus kerumunan massa yang berbaur dengan aparat keamanan. Namun, akhirnya pengemudi memutar balik kendaraannya sehingga ketegangan mereda.

Baca Juga:  Tuntut Kenaikan Gaji, Serikat Pekerja Trans Jogja Mengadu ke Dewan DIY
aksi penghadangan sebuah mobil hitam berplat merah yang berusaha menembus kerumunan saat ARB Yogyaakarta menggelar unjuk rasa di pertigaan gejayan Yogyakarta, Selasa (17/11/2020). (dok. kabarkota.com)

Untuk ke sekian kalinya, ARB Yogyakarta turun ke jalan dengan menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu.

Selain menyuarakan orasi-orasi dan membentangkan berbagai poster dan spanduk Mosi tidak percaya, ARB juga menggelar aksi teraktrikal sembari meletakkan keranda hitam bertuliskan “Demokrasi Telah Mati”

Humas ARB Yogyakarta, Revo menyatakan, aksi teatrikal tersebut menggambar kematian demokrasi di Indonesia. Mengingat, di tengah besarnya gelombang penolakan atas Omnibus Law dari berbagai elemen, namun kenyataannya pemerintah tetap mengesahkannya.

Baca Juga:  Becak Motor, Moda Transportasi Tradisional yang Terpinggirkan di Yogya

“Kami di sini secara bersama-sama menyuarakan, cabut Omnibus Law!” Revo menegaskan.

ARB juga ingin membangun politik dan dewan rakyat yang terdiri atas berbagai elemen dari berbagai daerah.

Sementara humas ARB lainnya, Lusi menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang selama ini suara-suara mahasiswa dengan gelombang yang besar, tapi sama sekali tidak didengarkan.

seorang massa aksi tengah melakukan orasi (dok. kabarkota.com)

“Gelombang-gelombang unjuk rasa tidak akan berhenti sampai pemerintah mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan rakyat,” Kata Lusi.

Baca Juga:  BPS Kota Yogya Imbau Masyarakat Lakukan Sensus Penduduk 2020 secara Mandiri

ARB menganggap Omnibus Law telah mengancam kehidupan, tidak hanya bagi kaum buruh tetapi juga menyangkut berbagai aspek, seperti dunia pendidikan, politik, serta ekologis. (Rep-01)