Besaran Premi, akar Masalah BPJS?

Ilustrasi (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu hingga kini, berbagai persoalan masih menjadi sorotan publik. Mulai dari panjangnya antrian di Rumah Sakit, pelayanan yang cenderung dianggap kurang memuaskan, hingga enggannya sebagian rumah sakit swasta bergabung dalam BPJS.

Bacaan Lainnya

Padahal, BPJS Kesehatan yang merupakan perwujudan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu diharapkan agar setiap orang mendapatkan hak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, khususnya di bidang kesehatan.

Konsultan Kesehatan dari UGM, Julita Hendrartini berpendapat bahwa persoalan masih belum rapinya penerapan BPJS Kesehatan itu berawal dari penetapan premi oleh pemerintah.

“Seharusnya premi itu sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Benefit atau manfaat JKN ini sangat luas, penyakit jantung bahkan pengobatan pasien transplantasi pun ditanggung,” kata Julita kepada kabarkota.com, di UGM, Rabu (16/3/2016).

Hal itu, lanjut Julita, membuat beban pemerintah menjadi sangat besar. Terlebih, pemerintah berkomitmen untuk menjamin pemerintah menjamin 90 juta Penerima Bantuan Iuran.

“Dengan premi yang saat ini naik menjadi Rp 23 ribu pun kalau dalam perhitungan aktuaris, itu tetap belum cukup,” anggapnya.

Meskipun besaran iur dan PBI sudah distandarisasi, namun karena benefitnya terlalu luas, sementara ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan ataupun rumah sakitnya belum mencukupi, maka yang terjadi justru antrian panjang pasien.

“Dikatakan dulu askes tidak antri, iya karena dulu askes hanya mengcover sekitar 16 juta. Sekarang yang dicover BPJS itu sekitar 152 juta atau malah sudah 155 juta,” sebut pengelola akademik di Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan di S2 IKM UGM ini.

Guna mengurai persoalan tersebut, Julita berpendapat, pengelolaan BPJS tidak dipaksakan sendiri, melainkan dikembalikan seperti dulu, ketika ada askes, jamsostek, dan jamkesmas.

“Jadi intinya, kenapa JKN ini kesannya masih amburadul karena stakeholdernya masih belajar. Ini masih proses learning by doing,” ujarnya.

Untuk bisa mencapai tahap pengelolaan yang ideal, menurutnya butuh waktu lebih dari lima tahun ke depan. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait