Independensi Jaksa Agung Harus Dibuktikan

Jaksa Agung, HM. Prasetyo (Sumber:antaranews.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pengangkatan Jaksa Agung dari kalangan politisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tanda tanya sekaligus keraguan banyak pihak, termasuk para aktivis anti korupsi.

Anggota Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta, Tri Wahyu KH berpendapat, Kritik soal independensi jaksa agung baru itu, harus mesti dibuktikan. Salah satunya, dengan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan polisi dan macet. (Baca juga: Menkumham dan Jaksa Agung Dijabat Orang Partai. Penegakan Hukum di Indonesia Terancam?)

“Di diy misalnya, ada kasus korupsi dana hibah Persiba,” sebut Wahyu saat dihubungi kabarkota.com, Jumat (21/11) malam.

Kalau sampai ke depan ada SP3 untuk kasus tersebut, kata Wahyu, maka pihaknya menduga adanya intervensi dari pihak- pihak tertentu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Selain itu, lanjut dia, ketegasan jaksa agung yang kini djabat politisi Nasdem, HM Prasetyo juga diperlukan, agar memerintahkan Kejati-kejati di seluruh indonesia untuk menahan para tersangka kasus korupsi, termasuk tersangka korupsi dana hibah persiba itu.

“Pegiat anti korupsi DIY akan terus mengawal penuntasan kasus korupsi tersebut, terlebih menjelang hari anti korupsi 9 desember mendatang,” ujar Wahyu.

Prinsipnya, tambah Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) ini, dalam perjuangan penuntasan kasus, masyarakat sipil tidak boleh menyerah.  Hanya saja, memang harus realistis.  Jika penuntasan kasus korupsi dana hibah Persiba macet di tengah jalan, maka publik masih mempunyai KPK yang independensi n progresivitasnya teruji.

Sementara di Jakarta, Anggota DPR RI Jazilul Fawaid melalui Antara, Jumat (21/11) menganggap bahwa kritikan keras dari masyarkaat terhadap Jaksa Agung HM Presetyo merupakan hal yang patut disikapi secara positif.

"Kritikan dari masyarakat agar dimaknai sebagai masyarakat menaruh harapan besar kepada Jaksa Agung agar memiliki kinerja baik melakukan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," kata Jazilul.

Sebelumnya, pada Kamis (20/11), Presiden, Jokowi melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana negara Jakarta.

SUTRIYATI

Pos terkait