Ilustrasi: aksi mahasiswa Papua menuntut kebebasan di kawasan Jalan Kusuma Negara Yogyakarta (Sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Anggota Pokja Papua UGM, Ari Ruhyanto mengatakan, kesenjangan pembangunan di wilayah Papua dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain terutama di Pulau Jawa menjadi salah satu akar permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia.
"Kecemburuan, karena di satu sisi ada kesenjangan pembangunan wilayah, padahal di sisi lain mereka merasa Papua memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pemerintah Indonesia," kata Ari kepada kabarkota.com menyikapi adanya aksi warga Papua di Yogyakarta, Jumat (19/12).
Selain itu, anggap Ari, masyarakat Papua umumnya merasa berbeda dari sisi historis dan primodial. "Sejarah konfrontasinya juga berbeda. Misalnya, karena Belanda tidak menjajah Papua, maka rakyat di Papua justru menganggap Belanda sebagai sosok penolong," ucapnya lagi.
Persoalan mendasar lainnya, lanjut Ari, terkait dengan dana Otonomi khusus yang nilainya 2 persen dari APBN itu ternyata tidak dimanfaatkan optimal untuk pembangunan di wilayah Timur Indonesia itu.
"Dalam 10 tahun terakhir, gelontoran dana otsus dari Pusat ke Papua tidak membawa perubahan apa-apa," anggapnya.
Menurutnya itu tidak lepas dari ketidak-pahaman para elit di Papua terkait bagaimana mengoptimalkan dana tersebut. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di sana.
"Mereka tidak tahu uang tersebut akan digunakan untuk apa. Sebab umumnya mereka masih menggunakan pola-pola pemerintahan yang lama," jelas Ari.
Kondisi tersebut masih diperparah dengan ketidak-hadiran negara dalam bentuk pelayanan, selain kehadiran aparat keamanan yang seringkali bertindak represif terhadap mereka.
Untuk itu, Ari berharap, agar di era Jokowi – JK ini, pemerintah mampu membangun infrastruktur khususnya membuka akses jalan penghubung antar wilayah melalui jalur darat. Meski pun, untuk jalur kereta api akan sangat sulit karena kondisi geografis wilayah papua yang pegunungan dan berkelok-kelok.
"Akses jalan itu bisa dilakukan dengan membuka lahan untuk membanngun jalur penghubung antarwilayah di Papua," sebutnya.
Ari menganggap, upaya ini bisa sekaligus untuk menekan biaya hidup yang terlalu tinggi di Papua.
Sebelumnya, Pada Jumat (19/12) pagi, puluhan warga Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta menggelar aksi bertajuk "Trikora 19 Desember 1961 Ilegal, Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis", dari Asrama Papua di wilayah Kemasan menuju Titik Nol Km Yogyakarta.
Dalam aksinya mereka menuntut agar memberikan kebebasan hak menentukan nasibnya sendiri. Mereka juga meminta agar Militer (TNI-POLRI) organik dan non organik ditarik dari seluruh tanah papua sebagai syarat damai, serta penutupan Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lantaran menjadi dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.
SUTRIYATI
