Keterwakilan perempuan Sleman di BPD baru 2 persen

Audiensi Jaringan Advokasi untuk Raperda BPD dengan anggota pansus DPRD Sleman, di rumah salah satu anggota Pansus BPD di wilayah Condong Catur, Depok, Sleman, Sabtu (13/8/2016). (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Tingkat keterwakilan perempuan Sleman di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini terhitung masih sangat minim. Berdasarkan data dari Yayasan Satunama (2016), angkanya baru mencapai 2 persen atau sebanyak 22 orang dari total 904 anggota BPD. 

Karenanya, Jaringan Advokasi untuk Raperda  BPD, Sabtu (13/8/2016), menemui anggota Pansus Raperda BPD DPRD Sleman, di kediaman salah satu anggota dewan yang berlokasi di Condong Catur, Depok, Sleman.

Salah satu aktifis Jaringan Advokasi dari IRE Yogyakarta, Dina Mariana menjelaskan bahwa kedatangan mereka kali ini, untuk menyampaikan empat poin rekomendasi kebijakan yang diharapkan bisa terakomodir dalam raperda yang tengah dalam pembahasan dewan tersebut.

Pertama, sebut Dina, Perda tentang BPD harus memperhatikan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip pengaturan desa.

“Kedua, konsekuensi dari asas tersebut, desa dapat memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah keanggotaan dan mekanisme pengisian anggota BPD, sesuai dengan konteks di masing-masing desa,” kata Dina kepada kabarkota.com, di sela-sela audiensi.

Ketiga, lanjutnya, dibutuhkan afirmasi terkait representasi perempuan di BPD. Mengingat, BPD memiliki peran stratrgis dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan di desa, sehingga representasinya harus diperhatikan, sebagaimana amanat Undang-undang Desa. 

“Kuota 30 persen bagi perempuan dalam keanggotaan BPD menjadi sangat dibutuhkan dalam konteks kaupaten Sleman,” tegasnya.

Keempat, menurut Dina, afirmasi juga dibutuhkan dalam kepanitian pengisian anggota BPD. Sebab, panitia juga memiliki peran yang strategis dalam menentukan mekanisme pengisian anggota BPD nantinya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sleman, Surana yang turut hadir dalam audiensi menyatakan kesiapannya untuk mengakomodir empat poin itu. Hanya saja, pihaknya juga meminta jaminan keterwakilan perempuan nantinya benar-benar terpenuhi. 

“Harus bertanggung-jawab untuk mengisi itu (kuota 30 persen), karena kalau tidak akan menjadi blunder. Itu yang dikhawatirkan DPRD dan eksekutif,” ungkap politisi Nasdem ini.

Pihaknya juga menyatakan, akan menunda pengesahan perda yang sudah dibahas cukup lama itu, untuk memberikan ruang bagi jaringan advokasi mengusulkan pasal-pasal yang perlu ditambahkan. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait