KPK Dibenturkan Agama dan Ideologi, Aliansi BEM SI: Itu sangat tidak Masuk Akal!

  • Whatsapp

Aksi Aliansi BEM SI di kawasan Titik Nol KM Yogyakarta, Jumat (30/9/2021) (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjukrasa di kawasan titik nol km Yogyakarta, pada Jumat (30/9/2021).Dalam aksi kali ini, mereka menyoroti tentang assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK.

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya, salah seorang mahasiswa Aliansi BEM SI dari Jawa Timur menyesalkan sikap pemerintah yang membenturkan KPK dengan agama dan ideologi.

“Ini sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal,” serunya.

Menurutnya, peristiwa yang menimpa 57 pegawai KPK tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Negara Republik Indonesia, di bulan September ini sehingga mahasiswa menyerukan perlawanan.


Sementara muhammad Firdaus, anggota Aliansi BEM SI dari perwakilan Sumatera juga menyerukan bahwa para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah ini tetap satu komando untuk membela rakyat, dan melawan para politikus berdasi yang selama ini justru tidak membela hak-hak rakyatnya.

“Kami jauh-jauh dari berbagai pulau datang ke sini (Yogyakarta) bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi karena Negara kita sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi BEM SI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada 27 – 30 September 2021. Peserta Rakarnas dari ratusan kampus di Indonesia sengaja datang untuk menyatukan gagasn dan pikiran strategis setiap kampus sebagai penguat fondasi eskalasi.

Wahyu Suryono Pratama selaku Koordinator Pusat Aliansi BEM SI berpendapat bahwa Rakernas kali ini sekaligus menjadi momentum untuk menggalang aspirasi dari tiap wilayah terkait dengan kompleksitas persoalan bangsa, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

“Penyelenggara negara yang terdiri dari rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sudah memperoleh mandat dari rakyat harus terbuka untuk di evaluasi oleh rakyat dan memiliki keinginan untuk berbenah,” pintanya.

Selain itu, para mahasiswa juga menilai bahwa hampir dua tahun pemerintahan, Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kegagalan tersebut diukur dari adanya pelemahan terhadap KPK yang terjadi secara sistematis, kemunduran demokrasi, pemberangusan kebebasan sipil, pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung selesai, bahkan acapkali diproduksi, hingga gagalnya penanganan pandemi, dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta berbagai perampasan ruang hidup.

oleh karenanya, Aliansi BEM SI secara tegas akan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Kabinet Indonesia Maju agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) KPK dan membatalkan asesmen TWK; mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang mengancam kebebasan bereskpresi dan berpendapat;menjamin kebebasan akademik di lingkungan institusi pendidikan;menerbitkan Permendikbud mengenai Kekerasan Seksual; membatalkan peraturan perundang-undangan yang merusak lingkungan hidup seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan Food Estate; memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19; dan melakukan evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju. (Ed-01)

Pos terkait