ilustrasi (sumber: elektabilitas.blogspot.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DIY, Senin (13/10) menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-DIY.
Wakil sekretaris DPW PPP DIY, Bambang Aris mengatakan, rakor kali ini untuk menyikapi adanya undangan Muktamar di Surabaya, pada 15 -18 Oktober mendatang, yang dilayangkan dari kubu Romahurmuzy (Romy).
“Berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP pada 11 Oktober lalu, kedua belah pihak sebenarnya talah diminta untuk islah (berdamai),” kata Bambang kepada wartawan, usai Rakor, di kantor DPW PPP DIY.
Jika dalam 7 hari tidak ada islah, ucap Bambang, maka Mahkamah Partai akan mengambil alih pelaksanaan Muktamar dengan melibatkan kedua kubu.
Namun menurut Bambang, kubu Rommy tetap akan menggelar Muktamar tersebut, dengan menghadirkan Presiden Presiden terpilih, Jokowi. Sekaligus untuk mendeklarasikan dukungan mereka untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Oleh karenanya, DPW PPP DIY meminta agar DPC tidak menghadiri undangan tersebut, karena Muktamar tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, DPW PPP DIY juga telah menyatakan dukungannya kepada Koalisi Merah Putih (KMP).
“Jika ternyata ada DPC yang tetap mendatangi undangan itu, maka akan kami catat,” janjinya.
Pihaknya menegaskan, meski pun dalih kedatangan mereka itu untuk menyampaikan aspirasi bahwa DPW PPP DIY tetap mendukung KMP, namun akan tetap tercatat sebagai bagian yang mengakui adanya Muktamar ilegal tersebut.
Bambang juga memperkirakan, dengan ngototnya kubu Romy ini, maka kemungkinan Muktamar akan tetap digelar dua kali. Mengingat, kubu Surya Dharma Ali sampai dengan saat ini menyatakan komitmennya untuk taat pada keputusan Mahkamah Partai.
Berdasarkan pantauan kabarkota.com, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) kota Yogyakarta yang memantau jalannya Rakor, sempat membuat kegaduhan, karena merasa tidak sejalan dengan pihak-pihak yang terkesan ingin mendukung KIH. Padahal, Sukri Fadholi selaku Ketua DPW PPP DIY sudah menegaskan tidak akan menghadiri Muktamar itu.
“Kok malah akan diajak datang untuk protes. Nanti kalau diklaim sebagai peserta Muktamar bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab?” ungkap Muhammad Fuad, selaku Dewan Pembina GPK Yogyakarta kesal.
Fuad menyebutkan, sejumlah DPC yang mendesak Ketua DPW untuk turut mendampingi mereka hadir ke Muktamar, di antaranya DPC Sleman, DPC Bantul, dan DPC Gunung Kidul. Sementara DPC Kota dan Kulon Progo sejalan pemikiran Sukri Fadholi.
Setelah ditemui Ketua DPC Kota Yogyakarta, Fakhrudin yang hadir, akhirnya massa GPK yang jumlahnya belasan orang tersebut membubarkan diri.
SUTRIYATI
