Masyarakat Akuakultur Indonesia saat melakukan jumpa pers di Fakultas Pertanian UGM, Sabtu (6/9) (kim/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tidak sepakat terkait rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Departemen Kemaritiman dan sektor Perikanan yang akan digabungkan ke dalam Kedaulatan Pangan, termasuk Pertanian dan Peternakan.
Sekretaris Jenderal MAI, Agung Sudaryono mengatakan perubahan yang akan dilakukan Jokowi-JK itu dinilai tidak efektif dan perlu waktu adaptasi yang panjang. Bahkan, sektor kemaritiman apabila berdiri sendiri bakal memakan dana yang besar.
“Ini akan membebani APBN dalam pembangunan Kemaritiman,” ujar Agung di Fakutas Pertanian UGM, Sabtu (6/9).
Agus menjelaskan, sektor perikanan menjadi sektor strategis dan potensial memberikan sumber devisa dan lapangan kerja sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2001. “Indonesia merupakan produsen perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah Cina,” kata dia.
Anggota MAI, Sukardi menambahkan, sektor perikanan laut berbeda dengan sektor perikanan agrikultur (air tawar). “Ke depan, dalam Departemen Kelautan dan Perikanan nanti dibentuk subsektor khusus untuk mengeksploitasi potensi itu,” ujarnya. (kim)
