Menanti “Win-Win Solution” atas Konflik Relokasi PKL Malioboro

“Untuk pemerintah saya mohon, sembari membenahi pelaksanaan tahapan-tahapan relokasi, kan ada waktu, jadi tidak ada ruginya juga kalau mundur. Kami juga istilahnya menata mental dan menata keuangan kami untuk menabung. Semisal nanti di sana tidak laku, nanti untuk sekolah dan makan anak-anak kami bagaimana?”

– Upik, PKL Malioboro-

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ungkapan di atas menjadi harapan sekaligus luapan kegundahan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro yang akan segera dipindahkan ke tempat relokasi, pada awal Februari mendatang. Kegundahan itu pada akhirnya mendorong mereka berani bersuara ke publik hingga memunculkan konflik dalam proses relokasi PKL Malioboro.

Dalam “Teori-teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik”, Raffel (2008) memaknai konflik sebagai bentuk kegagalan komunikasi saat individu merasa terancam, tertekan, atau bahkan terpaksa ( Fajar, 2016). Dalam konteks relokasi PKL Malioboro, jelas bahwa para PKL merasa tertekan, dan terancam aktivitas ekonominya ketika nantinya mereka dipindahkan, baik di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2 yang belum ada jaminan keramaian wisatawan, sehingga mereka terpaksa menyuarakan keberatan atas kebijakan tersebut. Mengingat, selama ini PKL merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup, khususnya terkait konsep relokasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Aksi PKL dan para pendorong gerobak Malioboro di depan gedung DPRD DIY, saat mendampingi Pansus Relokasi PKL Kawasan Malioboro dari DPRD Kota Yogyakarta melakukan audiensi dengan Pemda DIY, pada 26 Januari 2022. (dok.kabarkota.com)

“Jadi kalau informasi apapun tentang relokasi, mohon maaf, kami hanya tahu melalui media massa. Tapi secara langsung pemerintah mengundang dan memberi tahu kami tentang gambaran tempat relokasinya itu tidak ada sama sekali, hanya melalui media massa,” kata Upik, salah satu PKL di Malioboro dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi “Malioboro Indah tanpa Menindas, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 28 Januari 2022.

Menurut Upik, ketidakjelasan informasi itu membuat para PKL bingung. Di sisi lain, mereka juga tidak tahu ke mana harus mengadu karena ketika mulai menyuarakan keberatan, mereka juga mendapatkan ancaman tidak akan mendapatkan jatah lapak di tempat baru. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Yogyakarta, dan mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Relokasi PKL Kawasan Malioboro oleh DPRD Kota Yogyakarta. Harapannya, para anggota dewan bisa menjembatani dan mengkomunikasikan antara kepentingan pemerintah, dan komunitas terdampak.

“Harapannya, kami bisa mendapatkan jalan keluar yang “win win solution”. Dalam arti, ada keterbukaan dari pemerintah kepada kami, nanti akan seperti apa?” sambung Upik.

Pendorong Gerobak PKL Malioboro turut Bersuara

Diskusi Publik dan Konsolidasi “Malioboro Indah tanpa Menindas, di kantor LBH Yogyakarta, pada 28 Januari 2022 (dok. screenshot live ig lbh yogyakarta).

Tidak hanya para pedagang, dampak dari rencana pemindahan PKL juga menjadi ancaman bagi sekitar 70 pendorong gerobak di sepanjang Jalan Malioboro yang selama puluhan tahun telah menggantungkan penghasilan dari jasa mendorong gerobak PKL. Jika nantinya PKL menempati lapak baru di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, maka para pendorong gerobak akan kehilangan pekerjaan, karena tidak ada lagi pihak yang akan menggunakan jasa mereka.

“Permohonan kami kepada Gubernur agar terketuk hatinya melihat kami yang notabene terdampak relokasi. Saya tidak tega melihat teman-teman, masih ada yang mengontrak rumahnya, ada yang masih harus menyekolahkan anaknya,” ucap salah satu pendorong gerobak, Kuat, sembari menitikkan air mata.

Kondisi itu juga yang mendorong Kuat dan para pendorong gerobak PKL lainnya turut mendukung upaya PKL bersama LBH dan Pansus DPRD Kota Yogyakarta untuk menuntut Pemda melakukan penundaan relokasi. Sekaligus meminta jaminan kompensasi, baik berupa Jaminan Hidup (Jadup), pemberian lapak maupun pekerjaan yang layak, serta promosi tempat baru.

“Kami tetap akan berjuang sampai jaminan hidup kami diperhatikan oleh Pemkot maupun Pemda DIY. Kami tidak akan lelah, kami akan terus berjuang. Apapun yang akan terjadi sampai segala keluh kesah kami, dirasakan, dan didengar,” tegas Kuat.

Pansus Terbentuk, Relokasi tetap Berlanjut

Audiensi PKL dan para pendorong gerobak PKL Malioboro dengan DPRD Kota Yogyakarta, pada 24 Januari 2022 (dok. kabarkota,com)

Namun, terbentuknya Pansus Relokasi PKL Malioboro oleh DPRD Kota Yogyakarta tidak serta merta memberikan ‘angin segar’ bagi perjuangan para PKL dan pendorong gerobak. Sebab, keinginan agar proses relokasi dihentikan selama Pansus bekerja, ternyata tidak dihiraukan oleh pemerintah. Bahkan ketika Pansus hendak melakukan peninjauan di Teras Malioboro, pintu pagar kedua lokasi tersebut justru tertutup rapat sehingga tidak bisa diakses oleh rombongan Pansus.

“Kami menganggap Pemkot tidak transparan, sebab hanya untuk melihat lokasi saja, sampai dengan jam ini, pintu gerbang masih ditutup, dan saya tidak mau melakukan drama lompat pagar,” kata Ketua Pansus, Fokki Ardiyanto, di depan Teras Malioboro 2, pada 25 Januari 2022.

Begitu juga ketika Pansus beraudiensi dengan Pemda DIY  yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD DIY, pada 26 Januari 2022. Keinginan PKL untuk menunda relokasi secara tegas ditolak oleh Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang berdalih bahwa Ngarso Dalem telah menunnggu momentum relokasi ini selama 18 tahun.

“Besok ada hari pertama, sekarang juga ada hari pertama, sama saja. Kalau ada persoalan nanti kami selesaikan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ucap Aji di gedung DPRD DIY.

Teras Malioboro 2 yang akan menjadi salah satu lokasi untuk relokasi PKL Malioboro pada awal Februari 2022 mendatang, (dok. kabarkota.com)

Terkait tuntutan Jadup, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY ini juga menegaskan bahwa Pemda tidak menganggarkan pemberian jatah hidup dalam APBD dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perubahan anggaran.

“Memang sejak awal kami tidak merencanakan jadup tapi kami pernah memberikan bantuan kepada paguyuban dalah hibah kepada koperasi. Silakan koperasi memanfaatkan kalau ada yang membutuhkan, dalam bentuk simpan pinjam,” papar Aji.

Pada kesempatan berbeda, Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua justru mempertanyakan keseriusan Pemda DIY dalam mempersiapkan pemindahan para PKL dari emperan toko ke Teras Malioboro. “Kalau sudah menunggu sejak 18 th, maka 18th itu ngapain saja? Seharusnya fasilitas (relokasi pkl) itu dibangun sejak dulu,” tegas Era.

Sultan: “Kami ingin Berangkat dari Pemahaman yang Sama”

Gubernur DIY, Sultan Hemengku Buwono X (tengah) dan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi (kanan), didampingi Sekda DIY (kiri) saat meresmikan Teras Malioboro dalam acara Wilujengan, pada 26 Januari 2022 (dok. kabarkota.com)

Sementara Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X ketika menggelar Wilujengan yang sekaligus meresmikan Teras Malioboro, pada 26 Januari 2022 menyatakan bahwa penutupan lokasi relokasi sebelum diresmikan karena pihaknya ingin berangkat dari pemahaman yang sama antara pemerintah dan PKL.

“Bukan karena fasilitasdi sini yang menjadi motivasi, tetapi upaya yang sama untuk berdagang, tumbuh, dan berkembang,” tegas Sultan, di Teras Malioboro 1.

Pemindahan PKL ke Teras Malioboro ini, menurut Sultan, juga berkaitan dengan rangkaian upaya yang ditempuh Pemda DIY untuk menjadikan Sumbu Filosofi Yogyakarta, termasuk Kawasan Malioboro sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia takBenda dari Unesco. Sultan tidak ingin, keberadaan PKL di sepanjang Jalan Malioboro yang menempati lahan milik pertokoan yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kak akan menjadi temuan pelanggaran.

“Nanti bulan Juni, tim dari Unesco akan datang melakukan verifikasi. Jangan sampai hak seperti ini menjadi temuan sehingga akan mempersulit posisi kami,” ucap Sultan.

Sementara Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pada kesempatan tersebut menambahkan, dengan pemindahan PKL ke Teras Malioboro tidak akan merubah Malioboro sebagai pusat wisata belanja. Melainkan justru memberi pilihan fasilitas yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

“Dengan demikian, para wisatawan tetap bisa datang ke Yogyakarta,” tutur Heroe.

Bagian dalam Teras Malioboro 1 yang akan menjadi salah satu tempat relokasi PKL Malioboro dengan kapasitas sekitar 800 pedagang diresmikan pada 26 Januari 2022 (dok. kabarkota.com)

Berdasarkan hasil pendataan per 26 Januari 2022, jumlah PKL yang akan direlokasi sedikitnya ada 1.838 pedagang. Dari jumlah tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi menyebutkan, sekitar 800 PKL akan menempati Teras Malioboro 1, dan sisanya akan berada di Shelter Teras Malioboro 2. Khusus di Teras Malioboro 1 yang didesain seperti pusat perbenjaan modern berlantai 3 ini para PKL akan mendapatkan lapak maupun gerobak gratis, serta jaringan listrik. Gedung di atas lahan eks Bioskop Indra ini juga dilengkapi dengan eskalator, lift, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, dengan harapan bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Sebagai kompensasi, Pemda juga akan membebaskan pajak retribusi bagi para PKL selama satu tahun anggaran. (Rep-01)

Pos terkait