Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise. (Ahmad Mustaqim/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise mengaku belum sepakat dengan wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin mengurangi dua jam dari waktu jam kerja perempuan.
Yohanna menjelaskan, ada aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan, yakni mengangkat kesejahteraan gender. Tanpa adanya dorongan, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki akan terus terjadi.
"Penentuan jam kerja perempuan harus lebih dibicarakan dengan KPP dan PA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Saya kira kita tidak perlu mengurangi jam kerja untuk perempuan," kata Menteri Yohanna usai membuka Sarasehan Nasional Perempuan bertema 'Menguatkan Inovasi Akar Rumput: Peran Perempuan dan Tanggung Jawab Pemerintah' di Gedung Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (6/12).
Ia mengaku sudah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Wacana pengurangan jam kerja perempuan, kata dia, merupakan hasil dari obrolan santai.
Yohanna mengungkapkan, perempuan dipersiapan betul untuk menyiapkan anak-anaknya. "Tapi itu bukan tugas perempuan saja, laki-laki juga," ujarnya.
Ia menambahkan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi sudah menudukung dan setuju wacana itu dan sudah dimasukkan dalam instruksi.
"Kita harus kaji lebih dulu. Mungkin ada kasus-kasus yang menjadi latar belakang rencana itu," kata Yohanna.
Beberapa waktu lalu, Wapres Jusuf Kalla mewacanakan kebijakan pengurangan waktu kerja perempuan. Pihaknya khawatir dengan perkembangan emansipasi wanita di era modern saat ini.
AHMAD MUSTAQIM
