Menumbuhkan Generasi Pemimpin

  • Whatsapp
(dok. kabarkota.com)

Seorang karib bertanya kepada saya, “Mas, mengapa kalau yang jadi presiden itu orang dari partai merah, situasi kok mesti kacau seperti ini ya ?”

Sudah bisa ditebak, bahwa yang bertanya, adalah kawan dari partai atau golongan bukan merah. Saya tidak melakukan pembelaan, tetapi saya menyampaikan sebuah fakta yang lebih luas.

Bacaan Lainnya

Saya sampaikan, sering kali terjadi, jika yang pemimpin orang dari kelompok merah, warga dari kelompok hijau dan kuning tidak merasa nyaman. Jika yang memimpin dari kubu hijau, yang merah dan kuning tidak tentram. Demikian juga kalau yang memimpin kuning, yang hijau dan merah tidak merasa damai. Rasanya lama dipimpin, dan ingin segera dipimpin dari kelompok sendiri.

Karena saya sampaikan dengan gaya bercanda, rekan saya itupun tertawa-tawa. Tentu saja, agar tidak pesimistis, saya sampaikan juga bahwa selalu ada pemimpin di masa kemerdekaan hingga sekarang, di berbagai level, tidak hanya level tertinggi, yang ketika memimpin, dicintai oleh semua kelompok. Juga, kalau diamati, tidak semua produk seorang pemimpin yang berasal dari satu kelompok itu, jelek semua untuk kelompok lain. Ada produk kebijakan, bahkan banyak kebijakan, yang baik-baik.

Merah, kuning dan hijau adalah simbol abangan, priyayi dan santri. Teoritisasi ini dilakukan oleh antropolog Amerika Clifford Geertz untuk menyederhanakan memahami banganan pembentuk warga. Meskipun teori ini oleh sementara pakar sudah dianggap mengalami anomali, tapi saya masih sering sering menggunakannya untuk menyederhanakan penjelasan pengelompokan politik di masyarakat kita.

Bahwa selalu langka adanya pemimpin yang diterima semua kelompok, barangkali adalah fakta di Indonesia. Tetapi, fakta sejarah pula, ada pemimpin yang diterima semua kelompok. Pemimpin jenis inilah yang selalu di tunggu. Di masyarakat Jawa, pemimpin yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan, selalu ditunggu kehadirannya. Sebagian masyarakat bahkan memitoskannya dengan sebutan ratu adil. Kedatangan ratu adil itu, biasanya seiring dengan memburuknya keadaan sosial ekonomi sebuah masyarakat.

Saya termasuk orang yang lebih suka membicarakan cara memunculkan pemimpin yang adil dan dibutuhkan semua orang, lebih dari hanya berharap kedatangan ratu adil. Jangan ditunggu, tapi mari kita ciptakan pemimpin yang baik yang dibutuhkan masyarakat.

Pemimpin-pemimpin yang baik ini ukurannya sederhana. Dia bisa membantu menyelesaikan masalah masyarakatnya. Dia juga diterima anggota masyarakat yang tidak berasal dari kelompoknya. Tingkatannya bisa dari skala skala kampung, desa, kecamatan, kota dan kabupaten, propinsi, bahkan lintas negara dan dunia.
Bagaimana cara menumbuhkannya? Tentu saja harus ada perencanaan, rekayasa sosial untuk itu. Sehingga, kemuncululan pemimpin, seolah-oleah alami terjadi.

Saya akan menyampaikan contoh lahirnya seorang pemimpin dari buku yang saya tulis. Buku tentang pak KH Abdul Rozaq (AR) Fachruddin, almarhum, mantan ketua PP Muhamamdiyah di masa Orde Baru. Ia memimpin Muhammadiyah dalam waktu yang panjang, sejak 1968 hingga 1990. Saya beruntung bertemu dengan begitu banyak narasumber yang memberi informasi penting, sehingga saya berkesimpulan, pak AR lah, demikian KH AR Fachruddin biasa dipanggil, pemimpin terbesar Muhammadiyah, sesudah KH Ahmad Dahlan sendiri, sang pendiri ormas Islam terbesar selain NU.

Dari apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber di buku itu, saya menyimpulkan. Bahwa yang namanya pemimpin, adalah sebuah produk bersama. Produk keluarga dimana orangtuanya menyiapkan anaknya dengan bekal ilmu dan agama, agar siap memimpin masyarakat. Ustadz Sukriyanto AR, salah satu putra pak AR, menceritakan kepada kami, orangtua pak AR mengawali pendidikan anaknya, dengan mengajari ilmu agama. Lalu dia menitipkan kepada kiai-kiai yang lain. Dalam pendidikan kepada kiai, selain ilmu agama, penekanan melayani orang lain, sangat dipentingkan didalam metode pengajaran yang bersifat personal.

Pendidikan seperti dijelaskan di atas, waktu itu merupakan cara mendidik yang sifatnya umum. Buya Syafii Ma’arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah yang juga kami wawancarai, menjelaskan bahwa masyarakat waktu mendukung situasi pendidikan yang seperti itu. Orang-orang di jaman itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan sesama. Produk masyarakat, dimana masyarakat bersedia mendidik anak-anak orang lain, dititipkan kepada mereka untuk dididik seperti mendidik anak sendiri, adalah sebuah kesadaran bersama.

Selain mendapat fasilitas pendidikan dari keluarga-keluarga organisasi juga menfasilitasi dengan tugas yang memungkinkan orang berkembang. Dalm hal ini organisasi Muhammdiyah waktu itu mengambangkan kapasitas kader, dengan menempatkan orang-orang mudanya ke bebagai daerah. AR Fachrudin Muda ditempatkan di sumatra sebagai bagian dari pertumbuhan kader. Berpindah dari satut tempat ke tempat lain. Selain itu metode berguru pada ulama-ulama sepuh dan kerajinan membaca kitab, menjadi kebiasaan yang dilakukan kader.

Sesudah dirasa cukup, lalu ditarik lagi ke pusat organisasi, untuk mulai membantu para senior. Prof Abdul Mulkhan, guru besar UIN juga narasumber lain menjelaskan soal ini. Sementara almarhum Said Tuhulele, salah satu penghader Muhammdiyah, yang juga merupakan salah satu murid pak AR yang intens kami wawancarai waktu itu, menjelaskan metode perkaderan dilakukan juga oleh Pak AR meneruskan perkaderan yang dilakukan oleh guru-gurunya. Hasilnya, terbentuk generasi ulama pemimpin yang ditempatkan di berbagai daerah.

Dan tentu saja, diluar rekayasa yang dilakukan lingkungan sosial serta organisasi dimana di berlindung, seorang pemimpin tumbuh karena jati dirinya sendiri. Keberanian, kejujuran, kebijakan dalam melibat masalah dan bersikap sebagaimana seorang pemimpin, sering adalah karena sikap personalnya sendiri.

Saya tidak selalu sepakat dengan pendapat, bahwa suara rakyat selalu merupakan suara Tuhan sebagaimana kampanye sebagian aktifis demokrasi. Cukup banyak kasus, saya temui dimana suara mayoritas rakyat, sering tidak memilih pilihan yang lebih baik dalam pilihan publik. Dalam hal kebijakan personal juga demikian.

Seorang pemimpin, tidak selalu berani memutuskan pilihan yang lebih baik. Dan bahkan memilih pilihan yang kalah baik. Pada posisi ini, pilihan kebijakan seorang pemimpin yang dilakukan secara personal, menjadi penting.

Ada lagi hal penting yang mesti diperhatikan. Bagaimana lahirnya pemimpin yang berasal dari satu kelompok itu, dan diterima oleh kelompok yang lain itu, terjadi tidak otomatis. Melalui pendidikan juga. Calon pemimpin itu harus berani masuk ke kelompok lain. Memperkaya ilmu dan wawasan yang berasal dari kelompok lain, juga membangun kesediaan menerima kritik, tanpa harus kehilangan jati diri.

Istilah yang dipakai oleh pendeta Th. Sumartana untuk jenis orang yang bersedia masuk ke satu komunitas ke komunitas lain untuk memperkaya pikiran dan wawasan serta lalu kembali ke komunitasnya sendiri dengan tidak kehilangan jati diri itu, ibarat melakukan passing through. Langkah yang seharusnya dilakukan semua kader pemimpin, meminjam istilah yang dipakai ekonom ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yuni Prihadi Utomo: melintas batas.

Kemudian, jika ada pertanyaan, mengapa saat ini tidak muncul pemimpin? Atau kalau muncul pemimpin hanya menyanangkan kelompok sendiri? Menurut saya, ya sekian syarat pendidikan pemimpin itu, harus ditelaah. Apakah masih ada, kurang ada, tidak ada lagi ada, atau tidak ada sama sekali.

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini, bisa kita ajukan kepada beberapa pihak. Pertama, apakah keluarga-keluarga kita saat ini, tidak mendidik anak-anaknya untuk melayani banyak orang, dan lebih fokus mendidik anak untuk memenuhi masa depannya sendiri? Selanjutnya, apakah keluarga-keluarga, juga tidak lagi memfasilitasi anak-anak keluarga lain sebagai bagian dari laku amal?

Bagaimana dengan sekolah-sekolah kita, pesantren, pendidikan informal dan non formal. Apakah menyediakan guru yang mengajarkan perilaku memimpin melayani, lebih dari mengembangkan kemampuan profesional?

Apakah ormas-ormas kita, baik ormas agama maupun ormas yang mengurusi masyarakat secara umum, mengarahkan lembaganya untuk menciptakan pemimpin diluar melayani jamaahnya sendiri? Untuk ormas agama, apakah sekedar mengajarkan soal halal kharam dan ritual pribadi, lebih dari melayani masyarakat tertidas?

Apakah partai-partai masih sibuk memikirkan biaya pemilu pilkada, lebih dari memunculkan calon pemimpin untuk semua orang?

Juga apakah lembaga-lembaga perkaderan, dari tingkat pelajaran dan mahasiswa hingga negara, seperti PII, HMI, PMII, IMM, GMNI, PMKRI organisasi kemahasiswaan lain, masih menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader?

Organisasi seperti PII, HMI, IMM, PMII, GMNI, PMKRI dll., adalah organisasi-organisasi mahasiswa yang mapan. Pendiriannya lama sudah dilakukan mengikuti tradisi perkaderan partai-partai dahulu. Namun dalam perjalanannya berubah lebih mandiri lepas dari partai-partai. Di masa Orde Baru lembaga-lembaga mahasiswa itu menjadi lembaga yang diakui sedikit banyak melahirkan pemimpin. Sebagai konterpartnya di militer ada Akmil dan Akpol yang menghasilkan kadet di dunia militer dan kepolisian.

Pertanyaan yang harus diajukan kepada organisasi ekstra mahasiswa, juga Akpol dan Akmil, adalah apakah materi materi-materi perkaderannya, selain mengajarkan profesionalisme pekerjaan, juga menyiapkan pemimpin untuk semua kalangan.

Di masyarakat kita juga banyak organisasi profesi. Profesi-profesi advokad, jurnalis, pedagang, pengusaha, semua memiliki organisasi. Ada organisasi dengan orientasi keuntungan, namun juga banyak yang orientasi nirlaba dan berbasis gerakan sosial.

NGO-NGO yang didirikan para aktivis, juga organisasi profesi seperti profesi jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), PWI dan IJTI. Organisasi advokad dengan banyak lembaga seperti YLBHI, PBHI, serta lembaga profesi lainnya adalah contoh organisasi nirlaba, dan bersifat gerakan sosial. Tetap saja ada catatan kritis untuk lembaga-lembaga itu.

Apakah hanya akan melayani anggota dengan penekanan di bidang khusus yang khusus. Selalu ada jebakan jebakan egosentris yang harus dilawan oleh para pengurusnya, agar lembaga-lembaga itu, bisa melahirkan pemimpin yang bisa melewati batas organisasi.

Yang terakhir harus disorot adalah lembaga perkaderan bentukan negara seperti Lemhanas. Ketika lahir pemimpin dari lembaga ini, tuntutannya adalah pemimpin yang melayani kepentingan semua warga.

Sebagai catatan penutup, jika saja saat ini syarat-syarat kelembagaan untuk lahirnya pemimpin tidak ada. Masyarakat tidak lagi terkondisi seperti dulu, sekolah, lembaga-lembaga, juga negara tidak mengkondisikan tempatnya melahirkan pemimpin, maka celakah kita. Disini dibutuhkan keberanian untuk melakukan rekayasa sosial.

Upaya-upaya sosial yang terencana, terukur dilakukan oleh banyak pihak untuk menciptakan kondisi pendidikan pemimpin, baik oleh masyarakat, organisasi-organisasi, maupun oleh pemerintah Soal ini harus dilakukan dengan berani, tetapi sekaligus juga harus hati-hati.

Saya teringat dengan nasehat satu guru kami dalam ilmu resolusi konflik, yang juga fisikawan senior UGM, Prof Adi Susanto. Kita harus hari-hati dalam melakukan melakukan rekayasa sorial, karena yang akan kita ubah adalah masyarakat. Rekayasa sosial itu, beda dengan rekayasa teknik di laboratorium. Misal di laboratorium teknik, percobaan dilakukan dan gagal, yang mati karena njeblug adalah diode, lampu, hambatan. Yang rusak hanya alat saja. Kalau rekayasa sosial gagal, yang mati atau rusak, bukan sekedar alat. Tapi, manusia.

Semoga tulisan ini bermanfaat. Hanya kepada Allah SWT kita bermohon petunjuk dan perlindungan. Al Fatehah. Aamiin.

M. Faried Cahyono. Ramadan, 22 April 2021
Ditulis untuk kabarkota.com

  • Whatsapp