Partai Buruh “Bangkit” Lagi: Antara Peluang dan Tantangan Berat

  • Whatsapp
partai buruh
Ilustrasi (dok. pixabay)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kongres Partai Buruh IV di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021 membulatkan tekad serikat pekerja untuk mendeklarasikan kembali Partai Buruh. Said Iqbal secara aklamasi telah terpilih sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026.

Bangkitnya kembali Partai Buruh di Indonesia ini dinilai oleh Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nanang Indra Kurniawan, akan memberikan warna berbeda di kancah politik tanah air.

Bacaan Lainnya

“Ini relatif berbeda dengan parpol yang sekarang ada yang cenderung merangkum semua isu sosial dan dipayungi dalam spektrum ‘ideologi’ mainstream seperti nasionalis, Islam, atau perpaduan antara keduanya,” kata Nanang kepada kabarkota.com, Selasa (5/10/2021).

Hadirnya Partai Buruh, sebut Nanang, lebih memberikan penekanan spesifik pada segmen ekonomi buruh dan target isu ketenagakerjaan serta kesejahteraan ekonomi dengan meletakkan ideologi Pancasila sebagai dasarnya.

Selain itu juga menggambarkan ketidakpuasan kelompok-kelompok sosial berbasis kelas ekonomi terhadap Partai Politik (Parpol) yang dianggap tidak mampu mewakili dan menyalurkan aspirasi, serta kepentingan ekonomi dan politik kelompok buruh.

“Tampaknya pembentukan partai ini dianggap akan menjadi salah satu tahapan politik menuju ke arah penguatan kelompok buruh dalam menegosiasikan kepentingannya,” sambung Nanang.

Sebab, pendiri partai menganggap bahwa berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan kelompok buruh dan masyarakat luas perlu dipengaruhi langsung melalui sistem.

Nanang menjelaskan bahwa latar belakang kemunculan Partai Buruh di Indonesia berbeda dengan kelahiran Partai Buruh di negara-negara Barat.

Partai Buruh di sana lahir dalam sejarah indutrialisasi yang panjang. Di masa lalu, industrialisasi di negara-negara Barat telah menyerap tenaga kerja dalam sektor industri dan jasa dalam skala yang luas sehingga kelompok buruhnya juga sangat kuat dan mampu menjadi kekuatan politik yang dimanifestasikan dalam Partai buruh.

Ide politik yang mereka usung tentang redistribusi kesejahteraan sosial melalui dukungan terhadap pajak, penguatan kesehatan, pendidikan, perluasan lapangan kerja.

“Dalam perkembangannya ide tersebut menjadi platform politik kuat dan bahkan sebagai ideologi, terutama dalam model politik ala two-party system,” jelasnya.

Sementara di Indonesia, menurut Nanang, kemunculan Partai Buruh tidak terjadi pada konteks sosial ketika industrialisasi terjadi secara meluas sebagaimana di negara-negara Barat.

Meskipun muncul proses industrialisasi di Indonesia, namun segmen buruh tidak cukup dominan di masyarakat sehingga ide-ide politiknya tidak cukup menyebar secara kuat. Terlebih, tradisi politik aliran masih kuat dan sistem politik yang dianut multipartai.

“Ideologi Partai Buruh di Indonesia belum cukup mampu menggeser posisi partai politik yang ada. Konteks semacam ini menurut saya akan menjadi tantangan Partai Buruh ke depan,” anggap Nanang.

Terkait peluang, Nanang menyebut, tetap ada, meskipun cukup menantang. Kelompok buruh di Indonesia relatif terkoordinasi dan memiliki soliditas.

Sebenarnya itu menjadi kekuatan penting untuk menggerakkkan dukungan dan suara ke depan. Hanya saja, parpol yang ada sekarang juga memiliki afiliasi dengan kelompok buruh yang juga berkepentingan mempertahankan basis dukungan di segmen buruh.

“Artinya, segmen buruh akan menjadi target yang diperebutkan banyak parpol. Apalagi parpol yang berkepentingan untuk mendukung Omnibus Law akan terus mencoba menguatkan pengaruh politiknya ke buruh,” tegasnya.

Sementara Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat bahwa sebenarnya sah-sah saja ketika serikat buruh hendak memperjuangkan kepentingan mereka melalui Paorpol yang spesifik, seperti Partai Buruh.

Mengingat, selama ini, kepentingan buruh tidak diperjuangkan dengan baik oleh parpol yang telah ada.

“Menurut saya, ini merupakan langkah strategis, jika buruh mau berjuang bersama dengan membentuk Partai Buruh,” anggapnya.

Hanya saja memang, kata Bambang, kehadiran Partai Buruh termasuk ahistoris dalam politik di Indonesia. Dalam arti bahwa hingga kini belum ada preseden historis yang membuktikan serikat buruh di Indonesia bisa bersatu dalam membentul parpol yang efektif.

Faktanya, serikat buruh justru terbelah dalam berbagai aliran politik dan mengikuti aliran parpol.

“Tokoh-tokoh serikat buruh lebih banyak menjadi bagian dari aliran politik kepartaian, daripada kemampuan mengorganisir serikat buruh sebagai kekuatan politik baru,” sesalnya. Kondisi tersebut kurang menguntungkan sebagai modal awal dalam pembentukan Parpol.

Bambang menyatakan, jika persoalan tesebut tidak teratasi dengan baik, maka peluang Partai buruh akan berat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal yang sebenarnya penting untuk dilakukan adalah membangun basis gerakan yang mempersatukan kepentingan para buruh di tengah kepentingan kelompok buruh yang terkotak kotak. Bahkan, terkadang tidak relevan dengan basis kepentingan buruh sendiri.

Tantangan lainnya bahwa DIY bukan kota Industri sehingga serikat butuh tidak terlalu berpengaruh di Yogyakarta. Meskipun cukup mudah membentuk Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang di Provinsi yang relatif kecil, seperti di DIY. (Rep-02)

Pos terkait