Ilustrasi (sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat pengguna transportasi umum konvensional, sebagian telah beralih memanfaatkan jasa layanan transportasi berbasis online.
Dampak positifnya, penyedia jasa layanan transportasi umum, seperti Go-Jek yang sejak 2010 lalu beroperasi di Indonesia, telah memberikan lapangan kerja baru bagi jutaan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. Bagi konsumen, kehadiran Ojek Online (Ojol) juga dianggap lebih efisien untuk mendukung mobilitas mereka, dibandingkan dengan menggunakan layanan konvensional
Namun dampak negatifnya, karena kebanyakan masyarakat sekarang memanfaatkan jasa layanan transportasi berbasis online, maka jumlah penumpang kendaraan umum konvensional, seperti taxi, bus-bus trayek semakin mengalami penurunan. Tak sedikit dari para drivernya yang kehilangan mata pencahariannya, hingga alih profesi.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan beranggapan bahwa sebenarnya Ojek Online (Ojol) hanya solusi sementara untuk mengatasi berbagai masalah yang tidak disediakan oleh transportasi umum saat ini. Mengingat, berdasarkan peraturan, kendaraan roda dua bukan termasuk transportasi umum yang diijinkan.
“Jadi fungsi ojek termasuk Go-Jek mungkin bisa kita lihat sebagai solusi sementara, ketika pemerintah tidak bisa menyediakan angkutan umum yang layak,” kata Dwi kepada kabarkota.com, di kantornya, Rabu (8/8/2018).
Dalam penyediaan transportasi umum, lanjut Dwi, pemerintah masih mengalami kendala baik supply maupun demand. Dari sisi supply, terkendala untuk mencapai titik yang layak bagi pengguna, karena kerterbatasan anggaran. Di samping juga belum terbangunnya sistem jaringan terintegrasi sehingga tidak bisa melayani sesuai standar layanan.
Sementara dari sisi demand, sebagian masyarakat masih enggan menggunakan angkutan umum, dengan pertimbangan kenyamanan dan kecepatan. Kendala lainnya terkait perilaku masyarakat di Negara berkembang, terutama yang masih tumbuh perekonomiannya. Mereka masih butuh pengajuan, sehingga menjadikan kendaraan pribadi tak sekedar transportasi tapi juga untuk menunjukkan status sosialnya. Itu, menurut Dwi, berbeda dengan perilaku masyarakat di negara-negara maju yang berpikirnya lebih rasional, dengan memilih transportasi publik yang mereka nilai lebih efisien daripada penggunaan angkutan pribadi karena adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, serta tarif parkir yang mahal.
“Inti dari pemecahan masalah itu adalah penerapan peraturan yang sama bagi seluruh pelaku transportasi, baik yang online maupun konvensional,” ucapnya.
Adapun teknologi itu sebagai nilai tambah untuk mengefisienkan proses operasi, sehingga penyedia jasa layanan transportasi umum konvensional semestiny berinovasi dengan menerapkan sistem online juga.
Strategi lainnya, imbuh Dwi, penyedia layanan konvensional perlu membentuk jaringan, dan jika diperlukan bisa bermitra dengan operator transportasi berbasis online, seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi di ibu kota. (sutriyati)
