Ilustrasi(Sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Pengamat Perburuhan Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Hernawan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan yang tidak populer tersebut tidak tepat di tengah rendahnya upah buruh di Indonesia.
"Pemerintah harusnya membuktikan dulu kinerjanya, yaitu dengan memperbaiki kehidupan sosial para pekerja," kata Ari kepada kabarkota.com di Fakultas Hukum, UGM, Selasa (25/11).
Ari menjelaskan, kenaikan harga BBM senilai dua ribu rupiah itu, jauh lebih besar ketimbang kenaikan upah minimum buruh selama ini. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan penting buruh terancam tidak terpenuhi.
Mestinya, kata Ari, pemerintah bisa terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap nasib buruh. Mengingat, sektor ekonomi di Indonesia didonimasi sektor swasta. "Saya mendengar aspirasi dari buruh seperti itu," kata Dosen Hukum Perdata UGM ini.
Ia menambahkan, para buruh tidak akan protes apabila kebutuhannya sudah bisa terpenuhi dari pendapatan yang dihasilkan. Saat ini, ia melanjutkan, buruh kelas menengah ke bawahlah yang merasakan dampak besar kenaikan BBM itu. Sementara, buruh kelas menengah hampir dipastikan tidak secara langsung terbebani dengan kebijakan itu.
Pihaknya mengingatkan, apabila gaji buruh tidak bisa dengan serta merta dinilai dengan produktivitas. Menurutnya, gaji bagi pekerja mupun buruh merupakan hak atas kebutuhan sosial seseorang.(Baca juga: ABY Tuntut Pemerintah DIY Revisi UMK)
"Suka tidak suka akan memilih BBM. Buruh tidak akan protes jika kebutuhannya terpenuhi," tuturnya.
AHMAD MUSTAQIM
