Ilustrasi (dok. pexels)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mewacanakan sekolah khusus terpadu, sekaligus pusat rehabilitasi bagi para remaja mantan pelaku klitih (kejahatan jalanan) yang sulit ditangani sekolah dan keluarga. Wacana tersebut digulirkan, seiring maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta, akhir-akhir ini, dan sebagian besar pelakunya adalah anak remaja usia sekolah.
Rencananya, sekolah khusus yang berlokasi di Kapanewon Pundong,Bantul tersebut tidak hanya akan menitik beratkan pada sisi akademik, melainkan juga perubahan perilaku.
Namun, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khamim Zarkasih Putro menilai, sebenarnya sekolah khusus tersebut tidak diperlukan.
“Mereka lebih senang sekolah inklusif, yakni bersama kebanyakan orang lainnya,” kata Khamim kepada kabarkota.com, Senin (18/4/2022).
Terlebih, lanjut Khamim, para pelaku kejahatan jalanan itu bukan satu-satunya aktor. Mereka adalah hasil internalisasi nilai yang didapat dari banyak fihak. Misalnya, berdasarkan hasil survei, ada, pelaku yang berasal dari keluarga broken home.
“Keluarga yang pecah merupakan tempat persemaian yang sangat efektif bagi lahirnya pelaku klitih,” anggap Khamim.
Selain itu, ruang terbuka yang sangat terbatas menjadikan kehidupan mereka mudah stres, gelisah, dan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah perbaikan lingkungan, dan optimalisasi peran keluarga dan orang-orang terdekat.
Sementara Kepala Divisi humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba justru menyambut baik wacana pemerintah tersebut. Mengingat, kasus kejahatan jalanan merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah, dan stakeholder terkait. Termasuk lembaga pendidikan.
“Semua langkah yang dilakukan Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot, termasuk kepolisian serta lembaga pendidikan tentu mempunyai niat dan tujuan yang baik.,” kata Bahar dalam siaran pers, Minggu (17/4/2022).
Pihaknya juga menawarkan beberapa solusi alternatif untuk memutus mata rantai kejahatan jalanan di Yogyakarta. Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan pendataan para “alumni” atau senior yang berpengaruh di geng sekolah atau geng pelajar.
Kedua, pemerintah setempat kemudian melakukan pengenalan atau kepada para alumni atau senior ini. “Pengenalan ini butuh waktu yang tidak sebentar dan tiba-tiba,” tegasnya.
Ketiga, pemerintah setempat juga dapat menawarkan atau memberikan kegiatan positif. Salah satunya, aktivitas ekonomi bagi para “alumni” atau senior ini.
Keempat, pemerintah perlu bicara dari hati ke hati dengan para “alumni” atau senior agar mereka bersedia membantu menekan aksi-aksi klithih di Yogyakarta.
“Partikan bahwa kedua belah pihak merupakan orang lokal Yogyakarta,” pintanya. Kelima, monitoring dan evaluasi secara berkala.
Bahar menganggap bahwa keterlibatan alumni ini penting karena selama ini para pelaku kejahatan jalanan lebih takut, patuh dan menurut dengan senior, dibandingkan orang tua ataupun guru mereka. Terlebih, salah satu penyebab munculnya aksi klitih juga ada peran dari alumni atau senior di sekolah. (Rep-01)
