Ilustrasi: Sebagian massa ARB saat menggelar unjuk rasa tolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada 8 Oktober 2020 lalu. (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pada tanggal 20 Oktober 2020 besok, pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) genap satu tahun.
Salah satu isu kontroversial yang mendapatkan banyak sorotan publik hingga saat ini adalah pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu. UU tersebut merupakan usulan dari pemerintah yang juga disampaikan Jokowi dalam pidato kemenangannya, setahun lalu.
Di lain pihak, sejak proses perencanaan hingga perngesahan UU tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat karena dianggap pro investor, namun mengabaikan hak-hak buruh, kelestarian lingkungan, serta adanya liberalisasi dunia pendidikan.
Oleh karenanya, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta akan menggelar aksi unjuk rasa bertema “Ruang Rakyat, Semua adalah Warga”, di bundaran UGM Yogyakarta, pada Selasa (20/10/2020) besok.
Humas ARB Yogyakarta, Revo Lusi mengatakan, selain menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pihaknya juga akan menggelar sidang Dewan Rakyat dengan berbagai elemen gerakan rakyat.
“Simulasi Dewan Rakyat ini akan kami siarkan secara langsung melalui Youtube, Instagram, dan Twitter Aliansi Rakyat Bergerak,” tegas Revo dalam pernyataan tertulis yang diterima kabarkota.com, Senin (19/10/200).
Rencananya, aksi akan dipusatkan di bundaran UGM, mulai pukul 12. WIB.
Selain ARB, berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Front Pejuang Rakyat (FPR) Yogyakarta juga akan menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada 20 Oktober besok.
Anggota FPR dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Yogyakarta, Erlangga mengungkapkan, aksi tersebut rencananya akan digelar di kawasan Malioboro Yogyakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.
Dalam tuntutannya, ada 14 poin yang akan disuarakan nantinya. Beberapa diantaranya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta menyoroti tentang reforma agraria dan perhutanan sosial ala Jokowi yang menurut mereka sebagai bentuk reforma agraria palsu. (Rep-01)
