Surat Pemberitahuan Aksi Ditolak, FPR Kecam Polresta Yogya

  • Whatsapp

Ilustrasi: Aksi FPR di depan Kantor Gubernur DIY, Kamis (4/3/2021). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Yogyakarta bersama Sejumlah Organisasi masyarakat sipil di DIY mengecam tindakan Polresta Yogyakarta yang menolak surat pemberitahuan rencana aksi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, di depan Kompleks Kantor Gubernur DIY, pada 8 Oktober 2021 mendatang.

Bacaan Lainnya

“Kami menilai tindakan Kapolresta Yogyakarta merupakan tindakan yang anti demokrasi. Penolakan terhadap surat pemberitahuan yang bertujuan untuk menggunakan hak berpendapat, berekspresi dan berorganisasi merupakan bentuk nyata dari upaya pembungkaman terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya,” tegas Damara dari FPR Yogyakarta dalam pernyataan tertulis yang diterima kabarkota.com, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, pada 1 Maret lalu, pihak Polresta Yogyakarta menolak surat pemberitahuan aksi yang akan dijalankan oleh FPR Yogyakarta. Penolakan tersebut Dituangkan dalam surat bernomor B/581/III/2021/Intelkam.

Damara menganggap, penolakan tersebut sebagai bukti bahwa Rezim Jokowi-Ma’ruf terus menunjukkan watak dan tindakan fasisnya terhadap rakyat. Demokrasi terus dikebiri dan perjuangan rakyat terus dibungkam melalui berbagai tindakan fasis yang dilakukan oleh aparat keamanan negara baik Kepolisian dan TNI.

“Kami menuntut kepada Kapolresta Yogyakarta dan rezim Jokowi-Ma’ruf untuk memberikan dan melindungi kebebasan bagi rakyat yang ingin melakukan aksi kampanye memperingati Hari Perempuan Internasional 2021,” pintanya.

Selain itu pihaknya juga mendesak agar tindakan fasis, berupa intimidasi, pelarangan, teror, kriminalisasi terhadap rakyat segera dihentikan. Terlebih, aksi kampanye peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 merupakan momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.

Kapolresta Yogya: Demo Dilarang di Kawasan Budaya

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Purwadi Wahyu Anggoro berdalih, jika polisi mengijinkan keramaian, berarti pihaknya tak menjaga keselamatan masyarakat.
“Masa polisi malah membiarkan masyarakatnya tertular dan sakit?,” ucapnya kepada kabarkota.com.

Purwadi menyatakan, pelarangan tersebut semata-mata untuk melindungi keselamatan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa telah ada Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 1 Tahun 2021 yang melarang aksi demonstrasi di sejumlah kawasan cagar budaya. Termasuk kawasan Malioboro.

Sebagaimana diketahui, Kompleks Kantor Gubernur DIY juga berada di kawasan Malioboro Yogyakarta.

“Peraturan Menteri Pariwisata juga ada bahwa demo dilarang di kawasan budaya,” sambungnya. (Rep-01)

  • Whatsapp