UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Pemerintah Didesak Segera Tindaklanjuti Putusan MK

Ilustrasi (dok. pexels)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) Yogyakarta mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional, dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan uji formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 25 November 2021, pada intinya MK menyatakan empat poin. Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”. Kedua, UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk UU agar melakukan perbaikan dalam jangka maksimal 2 tahun sejak putusan diucapkan. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11/2020 dinyatakan inkonstitusional secara permanen sehingga UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Keempat, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan trategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

“Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, PSHK UII menilai MK kurang tegas dan menghasilkan putusan yang membingungkan terkait dengan keberlakuan substansi UU Cipta Kerja,” kata Peneliti Bidang Riset & Edukasi PSHK UII, Melani Aulia Putri Jassinta dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Selasa (30/11/2021).

Ketidaktegasan tersebut, lanjut Melani, didasarkan atas beberapa hal. Diantaranya, dalam amar putusannya MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, namun di satu sisi UU tersebut masih diberlakukan selama 2 tahun ke depan. Hal tersebut merupakan praktik yang tidak biasa. Selain itu, MK juga memerintahkan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksaan baru terkait UU Cipta Kerja.

“Namun Mahkamah tidak menjelaskan apa ukuran kebijakan strategis dan berdampak luas yang dimaksud? Siapa yang berhak menentukan indikator tersebut? Hal ini tentu telah menimbulkan ketidakpastian hukum,” anggapnya.

Oleh karenanya, selain meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MK, PSHK UII juga mengajak publik untuk ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja agar tidak merugikan hak asasi dan hak konstitusional masyarakat.

Sementara sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY juga mendesak agar Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut UU Cipta Kerja dan turunannya pasca putusan MK tersebut.

“Jika Presiden Jokowi ingin meningggalkan legacy atau warisan yang baik, maka lebih baik dengan cara mencabut UU Cipta Kerja, daripada memilih proyek pembangunan ibukota baru yang berpotensi merusak hutan,” tegas sekretaris DPD KSPSI DIY, Irsad Ade Irawan, pada 25 November 2021. (Ed-01)

Pos terkait