Bisnis - Kabarkota.com

Blok Masela: Proyek Gas Terbesar Dunia yang akan Digarap Asing

Ilustrasi (tambang.co.id)

JAKARTA (kabarkota.com) – Sekretaris Kabinet (Setkab), Pramono Anung menyebutkan, proyek lapangan gas abadi Blok Masela, di Kabupaten Maluku Tenggara yang akan menjadi proyek gas terbesar di dunia akan digarap oleh dua investor asing.

“Presiden akan mengundang secara khusus �investor dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan �karena mereka yang nanti akan menjalankan,� kata Pram, sapaan akrab Pramono Anung, seperti dilansir laman resmi Setkab, Selasa (2/2/2016).

Rencana tersebut menyeruak dalam Rapat terbatas (ratas) mengenai pengelolaan proyek lapangan gas abadi Blok Masela yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/2/2016) kemarin.

Inpex Corporation adalah perusahaan minyak dan Gas dunia yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Sedangkan, Shell merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar dunia yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda.

Meski demikian, menurut Pram, rapat tersebut �belum memutuskan terkait kepastian pengelolaannya, akan secara offshore (di laut) atau onshore (di darat). Mengingat, masih adanya perbedaan pandangan yang sangat tajam antara pengelolaan di darat dan di laut, sehingga itu memperkaya Presiden dalam mengambil keputusan.�

�Bahwa ada yang berargumentasi di laut dengan sejumlah argumentasi yang ada. Dari cost recovery kemudian juga pendapatan negara dan sebagainya. Termasuk juga yang berasumsi di darat akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,� ungkapnya. (Rep-03/Ed-03)

Kualitas Beras Dipersoalkan, Ini Pembelaan Kepala Bulog Yogya

Ilustrasi: Pengambilan sampel raskin (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (Bulog Divre DIY), M. Sugit Tedjo Mulyono mengaku, hingga kini pihaknya masih sering menerima komplain terkait �beras untuk rakyat miskin (raskin) yang sebagian dianggap tak layak konsumsi.

Sugit berdalih, hal itu terjadi karena selama ini Bulog tidak jenis beras, sebagaimana yang beredar di pasaran. Bulog hanya mengenal kualitas, sehingga masyarakat beranggapan bahwa beras bulog tidak enak karena yang digunakan sebagai pembandingnya selalu beras kualitas premium yang beredar di pasar. Sementara beras Bulog kualitasnya medium

“Sepanjang kualitasnya memenuhi syarat, patah-patahnya 20 persen, menirnya 2 persen, kadar airnya 14 persen, dan derajat songsongnya 95 persen, itu yang kami ambil,” jelas Sugit kepada wartawan di kantor BPS DIY, Senin (1/2/2016).

Selain itu, warga juga sering mengeluhkan warna beras bulog yang cenderung berwarna kusam. “Beras Bulog warnanya 95 persen masih ada kulit arinya. Kalau di pasar hampir 100 persen bersih,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu pula yang menjadi penghambat saat beras bulog akan dikomersilkan. Mengingat, beras yang tergolong enak dan tidak enak bercampur menjadi satu. Karena itu, pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY berencana untuk mengadakan satu alat guna mengklasifikasikan beras tersebut, jika nantinya benar-benar ditargetkan menjadi beras komersil.

Ditambahkan Sugit, untuk tahun 2016 ini, jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTMPM) sebanyak 288.391 atau masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, Bulog memperkirakan, mulai April mendatang akan ada perubahan data, sesuai dengan hasil sensus ekonomi, yang telah selesai pada November 2015 lalu. (Rep-03/Ed-03)

2016, Forpi Yogya Fokuskan 7 Pantauan

Ilustrasi (fajar.co.id)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pada tahun 2016 ini, �Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta akan memprioritaskan tujuh hal pemantauan di wilayah Kota.�

Koordinator Forpi Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Winarta menyebutnya, ketujuh hal itu terkait pembangunan hotel, apartemen, pengadaan barang dan jasa, whistle blower system, maraknya toko jejaring, �Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan �Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Fokus pemantauan hotel, kata Winarta, akan diprioritaskan pada hotel-hotel yang masih dalam proses perizinan dan serta memantau atas hak masyarakat agar tidak terabaikan dengan proses pembangunan hotel.�

“Hal yang sama juga akan kami fokuskan pada apartemen. Meskipun saat ini belum ada apartemen yang sedang dibangun, namun disinyalir sudah ada beberapa pihak yang berminat untuk membangun apartemen di beberapa lokasi, bahkan sudah tertulis akan dibangun apartemen,” ungkap Winarta melalui siaran pers yang diterima kabarkota.com, Senin (1/2/2016).�

Sementara terkait proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi fokus pantauan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, terjadi persoalan hukum di lingkungan kota Yogyakarta karena proses tersebut. Pada persoalan whistle blowers system, juga terdapat sejumlah kasus yang menyangkut pengelolaan keuangan di Pemkot.

Karenanya, Forpi juga berharap peran serta setiap PNS dan pejabat untuk ikut memantau pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

“Sesuai dengan komitmen integritas, seharusnya setiap PNS di Pemkot berani melaporkan jika terjadi penyimpangan di lingkungan kerjanya,” pinta Winarta.�

Sedangkan Terkait KMS, Forpi akan berfokus pada pelayanan KMS terhadap �masyarakat, serta menerima aduan tentang KMS.�

“Kami juga akan melakukan pemantauan PPDB di tahun 2016 ini,” ujarnya (Rep-03/Ed-03)

Bulog DIY siap Beli Gabah Petani

Kepala Bulog Divre DIY, Sugit Tedjo Mulyono (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pada tahun 2016 ini, Badan Urusan Logistik Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (Bulog Divre DIY) siap memberi gabah dari petani, baik perorangan, maupun dari tempat penggilingan padi.

Kepala Bulog Divre DIY, Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, sampai dengan hari ini, serapan beras masih sekitar 8 ton dari target 200 ton beras per bulannya.�

“Harapannya, sampai Februari ini bisa mencapai 500 ton,” kata Sugit kepada wartawan, usai rilis inflasi, di kantor BPS DIY, Senin (1/2/2016).

Menurutnya, guna mencapai target tersebut, pihaknya siap melakukan jemput bola. Selain itu, khusus wilayah Kulon Progo, pembelian dilakukan melalui Gapoktan sehingga lebih memudahkan bagi Bulog.

Sementara untuk Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp 7.300 per kg sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini. “Kami tidak mengenal jenis beras, tapi kami menggunakan patokan kualitas untuk pembelian beras,” ungkapnya.

Ditambahkan Sugit, stok beras di DIY masih terhitung aman hingga bulan Mei mendatang, dengan jumlah mencapai sekitar 15 ribu ton. (Rep-03/Ed-03)

Menteri Puan Minta Bulog Pastikan Raskin Layak Konsumsi

Ilustrasi: Distribusi raskin di wilayah Sleman, DIY (sutriyati/kabarkota.com)

DENPASAR (kabarkota.com) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani meminta, agar Perum Bulog bisa memastikan raskin atau pun rastra yang akan didistribusikan ke penerima manfaat benar-benar layak konsumsi.

�Kami juga minta kepada petugas penerima Raskin di Titik Distribusi agar memeriksa terlebih dahulu beras yang akan dikirim dari gudang Perum Bulog. Kalau ada kualitas yang kurang baik, segera minta ditukar dengan kualitas yang lebih layak,� kata Puan, saat Penyaluran Raskin tingkat Nasional tahun 2016 di Denpasar Bali, Senin (26/1/2016).

Pada tahun 2016 ini, jumlah �penerima manfaat Raskin/Rastra sebanyak 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan alokasi 15 kg per RTS per bulan selama setahun. Sementara pada tahun 2015 lalu, realisasi Raskin �secara nasional diketahui mencapai 2,76 juta ton atau 98,94 persen dari pagu tahun 2015 sebanyak 2,79 juta ton.

Dalam sambutannya seperti dilansir laman resmi Kemenko PMK, Puan berharap agar bantuan pemerintah berupa raskin dan sejenisnya dapat terus berkurang, seiring tidak bergantungnya masyarakat pada konsumsi beras, yang memicu impor bahan pangan ini. (Rep-03/Ed-03)

Ada Iklan Rokok Terselubung di Balik Warna – Warni Kota Yogya?

Ilustrasi (youtube.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Jika Anda melintas di Jembatan Gondolayu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, di atas jembatan akan tampak tulisan “show your colors” dan “ceate your own story Go A Head” dengan cat warna-warni. Selain itu, di pemukiman kali code yang berada di bawah jembatan tersebut juga tampak rumah-rumah yang atap dan temboknya dicat warna-warni yang menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk berselfie di lokasi tersebut.

Meski tampak colorful dan sangat menarik untuk diabadikan, namun bagi Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) justru menjadi hal yang sangat disayangkan. Pasalnya, tulisan dan warna-warni tersebut identik dengan iklan produk rokok tertentu.�

Monda Saragih, salah satu pegiat anti rokok dari Forum JSTT mensinyalir, ada iklan rokok terselubung di balik warna-warni di kawasan strategis tersebut. Padahal, berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, ada sembilan ruas jalan yang seharusnya bebas dari iklan rokok. Antara lain, Jalan Laksda Adi Sutjipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan �AM Sangaji, dan Jalan KHA Dahlan Yogyakarta.

“Kami berharap pemkot tidak memberi izin delam bentuk kamoflase yang mengatasnamakan seni seperti itu. Terlebih, itu termasuk izin iklan outdoor permanen” kata Monda kepada wartawan, di Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta, Selasa (26/1/2016).

Pihaknya juga mendesak, agar Pemkot segera menghentikan kegiatan iklan dan promosi rokok terselubung tersebut, dengan membersihkan patung-patung, tulisan-tulisan, serta warna-warni cat yang identik dengan produk rokok tertentu di kawasan Tugu Yogyakarta, mauopun Jalan Malioboro, termasuk di sekitar jembatan Gondolayu.

“Ini sudah ada indikasi mengiklankan produk rokok di kota Yogya yang tidak mempertontonkan rokok secara terang-terangan, melainkan bermain dengan seni,” anggapnya.

Ke depan, ungkap Monda, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Walikota Yogyakarta beserta jajaran terkaitnya, untuk mendiskusikan permasalahan tersebut supaya benar-benar bisa menciptakan situasi kondusif di masyarakat. (Rep-03/Ed-03)

Soal Tanah Kas Desa, Bupati Kulon Progo Usulkan Ini ke Sultan

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo (fdasp.org)

KULON PROGO (kabarkota.com) – Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengaku tengah mengusulkan ke Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X agar palilah kas desa tempat relokasi warga terdampak pembangunan Bandara baru nantinya bisa diperjual-belikan, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat.�

“Kami memohon untuk dapat disertifikat hak milik,” kata Hasto seperti dilansir laman resmi Pemkab Kulon Progo, Kamis (20/1/2016).

Pra konstruksi bandara baru, lanjut Hasto, akan dimulai sekitar Bulan Februari, atau tepatnya setelah pendataan selesai

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Warga Terdampak Bandara, Sukijo meminta, agar nantinya warga dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal senada juga diungkapkan pengurus lainnya, Kamardi yang berharap agar penyerapan tenaga kerja bagi warga yang terdampak langsung bisa diprioritaskan. (Rep-03/Ed-03)

2016, Tiga Pasar Tradisional di Sleman Direvitalisasi

Ilustrasi (krjogja.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Pada tahun 2016 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan melakukan revitalisasi dan relokasi tiga pasar tradisional. Ketiganya adalah Pasar Sleman, Pasar Prambanan, dan Pasar Cebongan.

Kepala Dinas Pasar Sleman, Tri Endah Yitnani mengatakan, untuk pembenahan Pasar Sleman dan Pasar Prambanan telah memasuki tahap akhir karena menggunakan anggaran multi years.

Sementara untuk Pasar Cebongan yang merupakan �titik putar atau obyek penilaiaan adipura, maka pihaknya juga akan membenahi sejumlah fasilitas dan penataan perparkiran, khususnya saat pasaran Kliwon.

“Tentu beberapa fasilitas akan kami benahi, termasuk drainase agar tidak terjadi kumbangan air di musim penghujan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah penataan perparkiran agar tidak semrawut serta menimbulkan kemacetan,” kata Tri seperti dilansir laman resmi Pemkab Sleman, Rabu (20/1/2016).

Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan penataan pedagang klitikan dan pasar unggas di Pasar Cebongan dan Pasar Sleman.

“Untuk pengelolaan pasar klitikan dan unggas tersebut nantinya akan diserahkan ke Desa,” imbuhnya.

Menurutnya, revitalisasi dan relokasi ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen sehingga bisa memberi manfaat �dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. (Rep-03/Ed-03)