Gelar Aksi ke-75, K@MU Desak Penuntasan Segala Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Ilustrasi (dok. K@MU)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Koalisi Masyarakat Untuk Udin (K@MU) menggelar aksi ke-75, pada Senin (16/11/2020).

Koordinator K@MU, Tri Wahyu KH menganggap, sejak 24 tahun kasus pembunuhan terhadap Jurnalis Berita Nasional (Bernas), Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin hingga kini penyelesaian kasusnya masih buram. Hal itu menunjukkan macetnya reformasi di tubuh Polri.

Menurut Wahyu, ketika Udin terbunuh pada tahun 1996 silam, institusi Kepolisian masih menjadi abgian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Akibatnya, institusi kepolisian sering melakukan penyimpangan mandat, seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan, penyalahgunaan kekuasaan hingga melakukan praktik korupsi.

“Waktu itu, dalam menangani kasus Udin, kepolisian juga dianggap tidak bekerja maksimalm” kata Wahyu dalam pernyatan sikap yang diterima kabarkota.com, Senin (16/11/2020).

Pasalnya, sebut Wahyu, “pelaku” yang sebelumnya ditanggap akhirnya juga dilepas karena tidak cukup bukti telah membunuh Udin.

Baca Juga:  Ini Kapasitas Kendaraan di Taman Parkir Abu Bakar Ali Yogya

Sementara berdasarkan hasil investigasi jurnalis sejawat Udin yang tak puas dengan kinerja Polri, mengungkap bahwa kematian Udin tak lepas dari Sri Roso yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Bantul. Hanya saja, waktu itu Sri Roso menolak hasil investigasi jurnalis tersebut. Bahkan, Kapolres Bantul yang menjabat saat itu juga menguatkan pernyataan Sri Roso.

“Itu hanyalah sejumlah kejanggalan dalam rentetan kasus Udin yang hingga kini tidak pernah ketemu siapa pelaku sebenarnya,” sesal Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta ini.

Di Era Gus Dur, lanjut Wahyu, terjadi pemisahan antara TNI dan Polri. Meskipun pemisalah itu sebenarnya telah dimulai oleh masa kepemimpinan BJ Habibie yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999.

Reformasi institusi Polri, kata Wahyu, bertujuan menabalkan bahwa tugas kepolisian untuk menangani hal-hal yang barkaitan dengan keamanan dan pengamanan di wilayah sipil. Secara hukum, reformasi kepolisian itu dikukuhkan dengan Tap MPR No. VI/2000 dan pemisahan dengan TNI melalui Tap MPR No. VIII/MPR/2000.

Baca Juga:  111 CPNS Polri Tandatangani Pakta Integritas di Polda DIY

“Dengan pemisahan dua institusi ini diharap tugas kepolisian akan kembali sesuai akar sejarahnya yakni bertanggung jawab langsung pada presiden dan bebas dari berbagai kepentingan,” paparnya.

Namun, hingga kini peran Polri justru semakin kuat. Terlebih sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak purnawirawan yang menduduki jabatan, mulai dari kepala daerah, pengawas kementerian, bulog, sepakbola dan lembaga korupsi.

Tak berhenti sampai di situ, sebut Wahyu, Rezim Jokowi juga telah melucuti KPK hingga menimbulkan protes berkepanjang dari rakyat. Aksi yang dilancarkan untuk memprotes pelucutan KPK pada 21-22 Mei itu pun diikuti dengan penangkapan 1.489 peserta aksi, dan penahanan 14 mahasiswa yang turut aksi HAM pada 10 Desember 2019.

Baca Juga:  Kriminalisasi terhadap Indonesialeaks, ICM: Gerakan Antikorupsi Rapatkan Barisan!

Sedangkan pada tahun 2020 ini, kekerasan oleh polisi justru semakin menjadi. Dalam rentetan aksi menolak omnibus law, ribuan mahasiswa ditangkap. Hingga kini, di beberapa kota bahkan masih ada para pendemo yang masih mendekam dalam bui.

“Itu belum keterlibatan polisi dalam aksi-aksi penggusuran yang kerap terjadi bentrok dengan rakyat,” tegasnya.

Oleh karenanya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Shinta Maharani menyatakan bahwa dalam aksi K@MU ke-75 ini, pihaknya mengajak seluruh elemen pro demokrasi di Indonesia untuk terus berjuang menegakkan daulat rakyat, konstitusi Indonesia, serta menolak segala bentuk otoritarianisme bercokol kembali di Indonesia.

“Tegakkan reformasi Polri, dan jamin kebebasan berpendapat rakyat,” seru Shinta.

K@MU juga mendesak agar segala macam bentuk pelanggaran HAM di Indonesia bisa segera diusut tuntas. (Ed-02)