Ilustrasi (sindonews.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Mulai bulan Agustus mendatang, pemerintah berencana melakukan uji coba penggunaan voucher pangan sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin (raskin) di sejumlah daerah.
Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widanto menjelaskan, bantuan pangan non-tunai akan diberlakukan di delapan kabupaten dan 20 kelurahan/desa se-Indonesia. Diantaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makasar.
Menurunya, sasaran pemberian raskin non tunai atau melalui voucher pangan ini nantinya sebanyak 15 juta rumah tangga.
Namun untuk tahap ujicoba, baru akan diberikan kepada 5 ribu rumah tangga, dengan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
“Data BPS ini diperoleh melalui pencacahan yang dilakukan dari rumah ke rumah, bukansampling,” jelas Bambang, seperti dikutip laman setkab, Selasa (19/7/2016).
Untuk mendukung sistem ini, lanjutnya, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan lima bank besar di Indonesia.
Sementara sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan, untuk bantuan raskin dalam jangka panjang disiapkan menjadi bantuan pangan non tunai dan sistemnya tengah dibangun.
“Prinsipnya Presiden setuju menyepakati ini, tetapi harus hati-hati karena faktor beras miskin ini, beras untuk masyarakat yang kurang mampu ini sangat mempengaruhi kemiskinan masyarakat di bawah,” jelas Pramono. (Rep-03/Ed-03)
