SLEMAN (kabarkota.com) – Ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar Aksi Agustus Gelap, di Bundaran UGM, pada Jumat (28/8/2026).
Aksi ini bentuk perjuangan atas nilai-nilai demokrasi dan ruang keadilan. Sekaligus, solidaritas bagi para korban ketidakadilan, serta bencana struktural dan sosial.
Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Bung Kus menjelaskan, aksi ini menjadi refleksi dan peringatan banyak hal yang terjadi pada bulan Agustus 2025 lalu. Salah satunya, kerusuhan yang dipicu oleh provokasi di berbagai daerah.
“Sebenarnya, ini didasarkan pada keprihatinan dan persoalan-persoalan sosial yang sampai hari ini belum juga terselesaikan,” kata Bung Kus di sela-sela aksinya.
Pihaknya mencontohkan, berbaga persoalan itu seperti kriminalisasi, perampasan hak dan tanah rakyat, serta arogansi aparat.
Peringatan ini, lanjut Bung Kus, dinamai Agustus Gelap karena sampai hari ini, peringatan kemerdekaan Indonesia belum mampu menghadirkan pemenuhan hak-hak rakyat. Bahkan, malah meneruskan pola-pola lama, dalam bentuk militeristik, dan otoriter.
Tema Agustus Gelap ini, papar Bung Kus, juga bertolak dari duka dan geramnya rakyat atas ketidakadilan penindakan terhadap pelaku yang menyebabkan kematian almarhum Affan Kurniawan, pada Agustus 2025 lalu.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta, Rie menambahkan, dari perspektif pengemudi online, aksi kali ini menjadi penegasan tentang tuntutan atas kepastian hukum, melalui UU Transportasi Online, jaminan tarif bersih yang adil, regulasi pengantaran barang dan makanan, hingga aksesibilitas fasilitas operasional yang memadai.
Sebab bagi mereka, persoalan tersebut merupakan bagian dari persoalan besar menyangkut pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap pekerja.
Terlebih, Rie menilai, selama ini pengemudi bekerja untuk menopang mobilitas harian masyarakat di tengah ketidakpastian tarif, biaya operasional, keselamatan kerja, fasilitas, dan posisi hukum mereka.
Sementara itu, mantan Tahanan Politik (Tapol) yang juga mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Perdana Arie Veriasa mendesak agar pemerintah segera menghentikan tindakan kriminalisasinya.
“Jika pemerintah ingin kekuasaannya terus berlanjut… maka lakukan hal yang benar, penuhi kewajibannya dan hak-hak rakyat,” pinta Arie.
Di akhir aksinya, mereka menyampaikan pernyataan sikap sembari menyalakan lilin, menabur bunga, dan doa bersama sebelum membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB. (Rep-01)
