UMP DIY Naik 12,72 Persen, MPBI DIY Kecewa Berat

UMP DIY 2027
Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengaku kecewa berat dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 yang baru saja ditetapkan oleh Pemda DIY.

“Kami menolak besaran kenaikan UMP 2027 dan kecewa berat,” tegas Juru Bicara MPBI DIY, Irsad Ade Irawan dalam siaran persnya, pada Sabtu (21/11/2026).

Read More

Menurutnya, meskipun persentase UMP DIY 2027 naik 12,17 persen atau sebesar Rp307.505, namun kenaikan tersebut masih jauh dari prinsip pemenuhan hak dasar pekerja.

“Penetapan ini sama sekali belum memenuhi harapan dan rasa keadilan serikat pekerja/buruh di DIY, karena tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang melambung tinggi,” anggapnya.

Terlebih, sambung Irsad, pemerintah sendiri juga mengakui bahwa, UMP DIY sebesar Rp 2.725.000 itu baru memenuhi sekitar 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kemenaker RI dan BPS.

“Artinya, kebijakan pengupahan Pemda DIY secara sadar membiarkan pekerja mengalami defisit pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69 persen setiap bulannya,” papar Irsad.

Padahal sesungguhnya, Irsad menjelaskan, upah adalah hak konstitusional dan hak hukum Buruh di DIY, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

“Membiarkan upah berada di bawah standar KHL adalah bentuk pemiskinan struktural yang melemahkan buruh di Yogyakarta,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada Sidang Pleno penetepan UMP 2027, MPBI DIY melalui Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Serikat Buruh, secara resmi telah mengusulkan agar penetapan tersebut mengacu sepenuhnya pada KHL, dengan besaran Rp 4.8 juta per bulan.

Lebih lanjut Irsad menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal penetapan UMK Kabupaten/Kota. Mengingat, UMP hanyalah jaring pengaman terbawah. “Kami akan memfokuskan tekanan dan advokasi di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota agar rekomendasi dan penetapan UMK 2027 sesuai angka KHL 100 persen,” ucapnya lagi

Selain itu, MPBI DIY akan memperkuat konsolidasi lintas serikat buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil di DIY untuk menggelar aksi massa damai sebagai bentuk protes konstitusional dan mendesak Pemda DIY serta Bupati/Wali Kota meninjau ulang kebijakan upah murah.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak lepas tangan terhadap defisit hidup buruh dengan menuntut skema subsidi langsung bagi pekerja berupah minimum, sembari terus memperjuangkan perbaikan struktur pengupahan.

Pemda Tetapkan UMP dan UMSP DIY Tahun 2027

Sebelumnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DIY mengumumkan penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DIY Tahun 2027 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Sabtu (21/11/2026).

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, Gubernur menetapkan UMP dan UMSP itu berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027.

Ni Made menyebutkan, besaran UMP Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000,-. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp307.505,- (sekitar 12,72 persen) dari UMP Tahun 2026 atau 56,31 persen dari KHL yang dirilis oleh Kemenaker RI.

Sekda DIY menambahkan, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor: Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi; dan Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi dan Jasa Informasi Lainnya.

Rekomendasi tersebut,kata Sekda, telah mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur Akademisi Dewan Pengupahan Provinsi DIY.

“UMP dan UMSP ini berlaku bagi Pekerja atau Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun,” tutur Ni Made.

Pemda DIY juga mewajibkan para pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah. Ini penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (Ed-01)

Related posts