Bangunan Sekolah (kiri) dan Gereja (kanan) di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY yang kemungkinan sebagian lahannya akan terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Yogya – Bawen (dok. kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Puluhan warga di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (29/7/2020) berkumpul di Balai Desa setempat untuk mendengarkan Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Yogya – Bawen.
Dalam paparannya, Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ruas Semarang-Jogja, Heru Budi Prasetyo menjelaskan, segmen JC Sleman – SS Banyurejo akan melewati tujuh desa di tiga kecamatan, dengan panjang sekitar 7.65 km, dan lebar 50 meter. Sedangkan di Desa Margodadi ada sekitar 76 bidang tanah milik warga dengan luasan kurang lebih 55.478 meter persegi yang akan dibebaskan.
“Nanti akan dibangun di atas untuk Margokaton dan Margodadi sehingga warga masih bisa beraktifitas di bawahnya, tidak memutus akses desa,” tegas Heru.
Pihaknya juga menambahkan, rata-rata lahan yang akan dibebaskan rata-rata persawahan. Untuk itu pihaknya meminta agar warga yang hadir dapat menyampaikan informasi tersebut ke warga lain di wilayah mereka agar masyarakat tak risau dan menyiapkan diri bagi warga yang lahan maupun rumahnya terkena dampak. Pasalnya, warga harus rela melepas lahan mereka untuk proyek pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Sedangkan untuk besaran ganti rugi, lanjut Heru, nantinya akan ditentukan oleh appraisal bukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana transaksi jual beli, namun akan mempertimbangkan juga aspek lain, seperti nilai tambah untuk lahan yang di atasnya terdapat bangunan maupun pepohonan yang memiliki nilai jual.
Pada kesempatan tersebut, warga dari perwakilan SMK 17 “1” Seyegan dan Gereja Santo Thomas Seyegan berharap agar pemerintah memberikan solusi atas sebagian lahan mereka yang akan terkena pembebasan lahan.
Eni Pujiastuti selaku Kepala Sekolah SMK 17 “1” Seyegan, Eni Pujiastuti mengungkapnya, sekolahnya merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang nantinya akan terdampak langsung pembangunan jalan tol karena sekitar sepertiga lahan dan bangunannya kemungkinan akan terkena pembebasan. Diantaranya, tiga ruang lab, kantin, toko, dan dapur.
“Kalau tidak terkena sekaligus, untuk pembelajaran juga tidak nyaman karena berdekatan persis dengan pembangunan jalan tol,” ucap Eni.
Hal serupa juga disampaikan Dian dari perwakilan Gereja Santo Thomas Seyegan yang mengaku cukup khawatir jika sebagaian lahannya terkena pembebasan lahan, maka peribadatan akan terganggu. “Kalau direlokasi prosesnya seperti apa? apakah dicarikan atau mencari sendiri?” tanya Dian.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno menegaskan bahwa kedua bangunan tersebut tak perlu direlokasi karena yang terkena pembebasan lahan tidak terlalu banyak, dan tak terkait struktur bangunan.
“Apakah ini akan direlokasi? Tidak,” tegas Krido.
Hanya saja,pihaknya mengimbau agar pihak sekolah dan gereja segera mengajukan surat permohonan tertulis kepada Satker sebagai pelaksana proyek, agar nanti konstruksi bangunan jalannya bisa disesuaikan, dan tanah yang dibebaskan masih bisa digunakan untuk fasilitas umum.
Sementara Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Pemerintah Desa Margodadi, Agus Sulistyo mengklaim bahwa masyarakat yang terdampak tak keberatan lahan terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut.
“Cuma memang by name yang keluar itu belum valid… validnya itu nanti kalau IPL sudah turun,” ucapnya.
Menurutnya, meski yang tercatat 76 bidang yang terkena pembebasan lahan, namun kemungkinan jumlahnya akan bertambah karena ada by name yang belum keluar di data tersebut. (Rep-01)
