Situasi di depan gedung DPRD DIY, pada Jumat (20/3/2025) malam. (dok. istimewa)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi unjuk rasa mendesak pencabutan Undang-Undang TNI yang barusaja direvisi oleh DPR RI, pada Jumat ((20/3/2025).
Kabarnya, sejak Jumat pagi hingga malam ini, mereka masih bertahan di Gedung DPRD DIY. Bahkan, LPM Ekspresi mengirimkan pesan broadcast melalui Whatsapp bahwa saat ini massa aksi Jogja Memanggil tengah melakukan kegiatan bermalam di Gedung DPRD DIY sehingga mereka mengundang media mainstream dan pers mahasiswa untuk datang meliput sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi.
“Situasi ini membutuhkan perhatian media agar tidak terjadi tindakan represif yang luput dari pengawasan publik,” tulis LPM Ekspresi.
Sementara dari video yang diterima kabarkota.com dari Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba yang turut dalam aksi tersebut, terlihat mereka bernyanyi sembari melakukan aksi bakar ban dan kayu. Gedung DPRD DIY juga terlihat sangat kotor dengan sampah dan aksi vandalisme.
“Kami meminta polisi tidak represif terhadap pendemo di gedung DPRD DIY,” harap Bahar.
Sebelumnya, tersebar juga kabar bahwa mereka meminta bantuan salah satu media televisi swasta nasional untuk datang ke lokasi karena mereja dikepung oleh aparat di gedung DPRD DIY. Namun setelah dikonfirmasi kepada salah satu massa aksi dari ICM Yogyakarta, Tri Wahyu KH, informasi tersebut tidak benar.
“Sampai detik ini tidak ada pengepungan massa aksi Jogja Memanggil di dalam gedung DPRD DIY,” kata Wahyu melalui pesan singkatnya kepada kabarkota.com, pada Jumat (20/3/2025) malam.
Salah satu tuntutan dalam aksi dari Aliansi Jogja Memanggil kali ini, mereka mendesak agar prajurit TNI dikembalikan ke tempat semestinya saja, yakni ke barak.
“Hal ini sebagai pengingat bahwa dwifungsi ABRI di Orde Baru merupakan momok dan beban sejarah. Hantu-hantu militer tak perlu dihadirkan kembali,” tulis humas Aliansi Jogja Memanggil, Koes dalam siaran persnya.
Koes berpendapat bahwa legitimasi militer seharusnya jadi pelajaran bagi siapapun untuk memisahkan tentara dari
jabatan sipil. Namun sayangnya, rezim Prabowo-Gibran kelewat bebal untuk mengulangi dosa
tersebut.
“Jangan sampai kita kembali ke periode berdarah itu!,” tegasnya.
Di lain pihak, anggota DPRD DIY, Eko Suwanto yang sempat menemui massa aksi meminta agar para demonstran bisa menjaga keamanan dan kenyamanan Yogyakarta sebagai Kota Wisata. Terlebih menjelang Idul Fitri
“Satu hal yang harus kita jaga bersama adalah tolak dwi fungsi TNI,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Pihaknya juga berjanji akan menyampaikan aspirasi massa aksi tersebut ke DPR RI karena kewenangan ada di DPR tingkat pusat. (Rep-01)
