SLEMAN (kabarkota.com) – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mendesak, pemerintah secara tegas menegakkan hukum terhadap para pelaku dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi akademik lintas departemen untuk merumuskan pandangan dan rekomendasi hukum terhadap maraknya Kahutla di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kenotariatan Program Magister dan Pusat Studi Hukum FH UII, pada 11 November 2026.
Melalui diskusi kali ini, FH UII berupaya membangun analisis hukum yang menyeluruh guna menjawab sejumlah persoalan mendasar. Pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang secara hukum patut dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya karhutla, baik individu maupun korporasi. Kedua, merumuskan bentuk pertanggungjawaban dan jenis sanksi yang tepat, proporsional, serta memberikan efek jera. Ketiga, mengevaluasi kewajiban dan langkah konkret pemerintah dalam mencegah, menangani, serta menindak pelaku karhutla. Keempat, merumuskan pendekatan pemulihan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi lahan terbakar, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis hutan secara menyeluruh.
Pakar Hukum Pidana FH UII, Ayu Izza Elvany berpendapat bahwa semestinya pertanggung-jawaban pidana atas Karhutla tidak hanya berhenti pada pelaku pembakaran. Mengingat, KUHP 2023 telah memberikan landasan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Penelusuran pertanggung-jawaban harus mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana, mulai dari pelaku langsung, pengurus korporasi, pemegang jabatan fungsional, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut,” kata Ayu dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, pada Jumat (13/11/2026).
Menurut Ayu, melalui pendekatan Corporate Culture Model, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibangun jika kebijakan, praktik, atau budaya internal perusahaan turut memungkinkan terjadinya kebakaran. Termasuk, melalui pembiaran atau kegagalan menjalankan kewajiban pencegahan.
Sedangkan dalam perspektif hukum perdata, Rizky Ramadhan Baried menjelaskan, pertanggungjawaban dapat dituntut melalui mekanisme perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. “Namun, untuk membebankan tanggung jawab tersebut, perlu pembuktian adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pihak yang digugat dengan kerugian yang dialami korban atau masyarakat,” paparnya.
Dalam konteks hukum lingkungan, sambung Rizky, pertanggungjawaban juga dapat menggunakan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi. Selain itu, bisa juga menggunakan pendekatan public trust doctrine. “Negara memiliki dasar untuk mengambil langkah hukum terhadap korporasi, guna melindungi kepentingan publik dan memastikan lingkungan hidup tetap terjaga,” ucapnya.
Sementara dalam perspektif hukum Islam, Ahmad Sadzali mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi perbuatan manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 41. Manusia sebagai khalifah memiliki amanah untuk menjaga dan memelihara lingkungan. “Amanah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga melekat pada komunitas dan negara,” tutur Ahmad.
Sedangkan dalam perspektif hukum administrasi negara, Muhamad Agil Aufa Afinnas menilai, Karhutla yang berulang menunjukkan belum optimalnya tata kelola kehutanan. Selama ini, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih cenderung berorientasi pada eksploitasi ekonomi, sementara kepentingan sosial dan ekologis belum menjadi pertimbangan utama.
Agil meminta, pemerintah tidak sekadar bertanggung jawab menangani terjadinya kebakaran, tetapi juga melakukan pencegahan kerusakan hutan dan lahan, melalui pengawasan perizinan dan pengendalian kegiatan usaha. Lemahnya pengawasan kawasan hutan dan konsesi harus menjadi bagian dari evaluasi tanggung jawab negara.
Adapun Pakar Hukum Tata Negara FH UII, Muhammad Addi Fauzani berpandangan bahwa kegagalan pengendalian Karhutla merupakan persoalan struktural dan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar persoalan teknis di lapangan. (Ed-01)
