YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Menjelang aksi unjuk rasa Jogja Memanggil, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengumpulkan sepuluh pimpinan Perguruan Tinggi (PT) di Kepatihan Yogyakarta, pada Minggu (31/8/2025) malam.
Dalam acara konsolidasi kali ini, Sultan memberikan arahan tentang pentingnya menjaga nilai demokrasi di Yogyakarta, dengan cara yang santun dan damai.
“Inilah yang mencerminkan demokratisasi di Yogyakarta,” kata Sultan dalam siaran pers Humas Pemda DIY, pada Senin (1/9/2025) pagi.
Gubernur juga meminta mereka untuk turut mengarahkan para mahasiswanya agar tidak mudah terprovokasi.
“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” pinta Sri Sultan.
Lebih lanjut Sultan berharap agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara tertib, serta kehidupan demokrasi di DIY tetap terjaga, tanpa menimbulkan keresahan maupun perpecahan di masyarakat.
Pertemuan ini dihadiri pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta.
Selain itu, Wakil Gubernur DIY, Pj. Sekda DIY, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda DIY juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Rektor UII, Fathul Wahid juga menegaskan, penyampaian aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, tidak dibarengi perlu dengan tindakan anarkistis.
“Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Yogyakarta harus tetap damai,” ucapnya.
Sejumlah Kampus Sampaikan Pernyataan Sikap
Sebelumnya, sivitas akademika UII juga telah menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi akhir-akhir ini. Khususnya, pasca meninggalnya Affan Kurniawan, driver Ojek Online (Ojol) yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya saat aksi demo buruh di Jakarta, baru-baru ini.
“Kepergiannya mencerminkan potret getir rakyat kecil di tengah situasi ekonomi yang kian menghimpit, serta represivitas negara dalam merespons suara kritis warganya,” kata Rektor dalam siaran persnya, 31 Agustus 2025.
Di sisi lain, para elite bergelimang kuasa untuk diri sendiri dan kroninya, menjarah kekayaan negara, dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang bangsa.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar aparat keamanan menghentikan segala bentuk kebrutalan dan
penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi rakyat dan mahasiswa.
Fathul juga menyerukan agar masyarakat sipil terus menjaga ruang demokrasi dengan terus menyuarakan kebenaran dan menolak pengabaikan negara.
“Kami mengecam pihak-pihak yang melakukan anarkisme, termasuk tindakan kekerasan dan penjarahan, karena justru merugikan rakyat sendiri, merusak ruang demokrasi, dan mencederai perjuangan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Perjuangan menuntut keadilan, lanjut Rektor UII, harus ditempuh dengan cara-cara damai, bermartabat, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.
“Kami mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai potensi penunggang politik yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memperkeruh keadaan dan menjauhkan dari substansi perjuangan rakyat,” imbaunya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito yang menilai bahwa arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyamakan persepsi agar PT dapat mendampingi mahasiswa dengan baik.
“Kami harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.
Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis.
Oleh karena itu, UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Meski demikian, hal yang utama adalah semua pihak di Yogyakarta tetap damai dan mengedepankan komunikasi dengan baik.
Sivitas Akademika UGM juga telah menyampaikan seruan moral bagi bangsa di tengah meningkatnya eskalasi aksi massa di berbagai daerah.
Seruan ini dibacakan langsung oleh Rektor UGM, Ova Emilia, di Balairung UGM, pada 31 Agustus 2025.
Ova menyampaikan bahwa seruan moral ini sebagai bentuk kepedulian sivitas terhadap kondisi bangsa yang kian memprihatinkan. Bahkan seruan tersebut hadir di tengah kondisi sosial politik yang rentan memicu konflik dan menambah penderitaan masyarakat.
“Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” harap Rektor dalam pernyataan sikapnya.
Rektor menyatakan bahwa UGM mendukung sepenuhnya gerakan damai dan nonkekerasan yang dilakukan masyarakat dalam menyuarakan tuntutan perbaikan. Sebab, jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial. Sementara jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
Menurutnya, tuntutan ini harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
“Kami mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” ucapnya lagi.
Dalam seruan moral kali ini, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan hanya menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki.
Mengingat, kata Ova, hal itu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa yang berlandaskan keadilan dan demokrasi.
Kepada mahasiswa UGM, Ova mengimbau untuk terus berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara konstruktif, sekaligus menjaga keselamatan diri.
Kepada aparat penegak hukum, pihaknya meminta agar mereka lebih responsif dan akuntabel dalam mengambil langkah strategis, dengan menekankan pentingnya peran negara dalam meredam konflik sosial yang tengah memanas di masyarakat. Respons cepat, adil, dan manusiawi diharapkan mampu mencegah jatuhnya korban baru.
Sementara sehari sebelumnya, sivitas academika UMY pun menyampaikan pernyataan sikap yang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara damai, dialogis, dan berkeadaban.
Rektor UMY, Ahmad Nurmandi menegaskan bahwa konflik yang berujung pada jatuhnya korban jiwa bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.
Sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral, sivitas akademika UMY menyampaikan lima butir pernyataan sikap terkait situasi demokrasi nasional.
Salah satunya, mendorong seluruh elemen bangsa, termasuk sivitas akademika supaya mengedepankan sikap menahan diri, menghindari kekerasan, serta menjaga persatuan dan kesatuan.
“Mahasiswa harus tampil sebagai teladan intelektual dengan menyuarakan kebenaran secara santun, argumentatif, dan bertanggung jawab. Kami juga mengingatkan agar mahasiswa cermat dan waspada terhadap upaya adu domba yang dapat memecah belah bangsa dan merusak cita-cita demokrasi,” tegas Nurmandi dalam siaran pers Humas UMY, pada 30 Agustus 2025.
Dengan semangat persatuan itu, rektor meyakini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, tanpa harus mengorbankan perdamaian.
Rencananya, hari Senin (1/9/2025) ini, Jogja Memanggil: Maklumat Rakyat akan menggelar aksi damai di Bundaran UGM, mulai pukul 09.00 WIB. (Ed-01)
