Foto: ajjn.net
JAKARTA (kabarkota.com) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintahan Jokowi-JK melakukan penegakan HAM di Papua. Selain melakukan penegakan HAM, Jokowi-JK juga diminta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri yang bertugas di Papua.
Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar mengatakankan, berbagai macam kasus pelanggaran HAM, termasuk pemberlakuan operasi militer di Papua yang hingga saat ini terus terjadi tanpa adanya penyelesaian dari pemerintah menyebabkan praktik-praktik kekerasan terus berulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, praktik-praktik kekerasan, seperti teror, pelarangan dan pembubaran aksi damai secara paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penembakan misterius dan konflik antar suku terus meningkat secara drastis.
Menurut catatan Kontras, sepanjang Januari–Juni 2014 saja, setidaknya terjadi 66 peristiwa kekerasan; 26 peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 peristiwa oleh pihak TNI dan 21 peristiwa dilakukan oleh orang tak dikenal. Situasi dan kondisi tersebut, kata Haris, memperpanjang daftar peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dari yang sebelumnya telah terjadi.
"Pemerintah nanti harus meminimalisasi penggunaan kekuatan berujung kekerasan dan pelanggaran HAM. Pemerintah bisa membuat pengadilan HAM di Papua," kata Haris sebagaimana rilis media yang diterima kabarkota.com.
Pendeta Benny Giay mengatakan bahwa terpilihnya Jokowi-Jk tidak serta merta akan memperbaiki kondisi Papua menjadi baik. Menurutnya, konstelasi konflik yang terjadi saat ini di Papua merupakan konflik berkelanjutan dari konflik masa lalu akibat adanya sentimen politik yang melekat dalam Pemerintah.
"Orang Papua dinilai identik dengan separatis, pemabuk dan sebagainya. Ini juga wujud diskriminasi pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani, mantan anggota tim transisi mengungkapkan selama ini persoalan di Papua tidak pernah terselesaikan lantaran pemerintah pusat selalu menganggap Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Jaleswari mengklaim di Rumah Transisi saat ini sangat terbuka menerima akses informasi terkait persoalan nasional. "Masa depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi–JK selalu ada harapan," ujarnya.
AHMAD MUSTAQIM
