YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Mohammad Hery Saripudin berharap, agar capres dan cawapres terpilih nantinya mampu mempertahankan posisi politik Indonesia di luar negeri yang sudah terbilang kredibel.
"Masalah ekonomi misalnya, dulu Indonesia hanya berperan sebagai recipien (penerima), tapi sekarang indonesia sudah menunjukkan kedermawaannya," kata Hery, dalam Seminar dan Diskusi Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Presiden Baru, di Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta, Kamis (17/6).
Selain itu, sambung dia, pemimpin baru Indonesia nantinya dituntut mampu mempertahankan postur politik luar negeri Indonesia, terutama dalam memecahkan berbagai isu perdamaian.
Menurut Hery, selama ini, politik luar negeri Indonesia didominasi oleh kebijakan presiden.
"Idealnya, seorang pimpinan secara konsisten mampu mengimplementasikan prinsip anti penjajahan, dan tujuan 4 pilar negara", tambah dia.
Ia menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia berada di posisi 15 besar negara di dunia yang mengirim lebih dari 2.000 tentara perdamaian di sejumlah wilayah konflik. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 tentara ditempatkan di Lebanon.
"Harapannya, di tahun 2015 mendatang, Indonesia akan masuk dalam 10 negara terbesar pengirim pasukan perdamaian,"ungkap dia lagi
Pengiriman pasukan tersebut, tidak sekedar menekankan pada nilai profesionalitas dan networking, melainkan juga mengintepretasikan politik luar negeri Indonesia yangbebas aktif itu untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Terkait dengan kedua pasangan capres yang saat ini sedang bersaing memperebutkan kursi RI-1, Hery menilai,visi misi mereka sudahh menginterpretasikan kreativutas dari para timses dalam upaya mengimplementasikan mandat konstitusional.
Politik luar negeri Indonesia, tambah dia, juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya, faktor internasional dan faktor dalam negeri sendiri, serta gaya aktor utama (pemimpin). (din/tri)
