YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pernyataan Gubernur DKI Jokowi yang menyebutkan rendahnya upah buruh disebabkan rendahnya produktifitas, mendapat kritik dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY.
Sekjen KSPSI DIY, Mimbar Abdullah menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pernyataan seperti itu justru banyak dilontarkan pengusaha agar dianggap sah memberikan upah rendah.
“Problem yang dihadapi saat ini adalah kesadaran memenuhi upah layak oleh perusahaan yang masih rendah,” jelasnya kepada kabarkota.com, Selasa (19/8).
Menurut Mimbar, setiap perusahaan sudah memiliki standar dan kualifikasi masing-masing ketika merekrut tenaga kerja. Untuk itu, kata Mimbar, produktivitas hasil tenaga kerja bisa saja ditingkatkan secara kontinyu jika perusahaan juga melakukan tindakan.
"Justeru yang punya kekurangan pemerintah, kadang digertak pihak perusahaan gak berani," kata dia.
Langkah yang perlu dilakukan pemerintah, ujarnya, harus mengambil sikap tegas saat menghadapi perusahaan. Disamping itu, Dinas Ketenagakerjaan juga tak hanya mengurusi masalah masyarakat yang tidak bekerja, akan tetapi juga menangani peningkatan kinerja tenaga kerja di Indonesia.
"Banyak perusahaan yang sudah berkembang tapi upah tenaganya tidak berubah. Mestinya, perusahaan maju, upahnya juga meningkat," ujarnya. (kim/jid)
