‘Nafas Panjang’ Perjuangan Petani Lahan Pasir Kulon Progo di Tengah Ancaman Tambang

  • Whatsapp
Koordinator PPLP - KP, Widodo sedang menyirami tanaman cabai di lahan pasir yang terancam tambang (dok. fb unduk gurun)

Ilustrasi: Aktivitas petani lahan pasir di Kulon Progo (dok. fb undukgurun)

 

Bacaan Lainnya

“Kita hidup di Negara republik investasi ini khawatir terus ya,”
-Widodo, Koordinator Lapangan PPLP Kulon Progo-

 

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ungkapan Widodo tersebut merupakan bentuk kegelisahan para petani, khususnya yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pasir Kulon Progo (PPLP-KP) atas rencana pembangunan pabrik tambang pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI).

Namun, Widodo dan PPLP-KP tak menyerah begitu saja. Belasan tahun mereka berjuang mempertahankan lahan pertanian yang selama ini menghasilkan berton-ton bahan pangan berupa sayur-mayur dan buah-buahan yant tak hanya dinikmati masyarakat DIY, tetapi juga beberapa daerah lainnya di Indonesia.

“Jadi kalau soal tambang itu memang menjadi persoalan kami. Artinya, masalah utama, lawan utama bagi kami petani di sini. Tapi kami tetap melawannya. Cara paling nyata dengan menanam, merawat, memanen. Seperti itu terus, dari dulu sampai sekarang, ” Widodo saat menjadi pembicara dalam Diskusi virtual tentang “Petani dan Ancaman Penguasaan Lahan di Pesisir Kulon Progo, Bedah Hasil Kolaborasi Liputan Agraria di DIY”, pada 12 Oktober 2021.

PPLP-KP Konsisten menjadikan Lahan Pasir sebagai Lumbung Pangan

Penuturan Widodo tersebut bukan sekedar isapan jempol karena lahan tandus di pesisir selatan Kulon Progo bisa mereka “sulap” menjadi lahan pertanian yang sangat produktif. Cabai, semangka, dan melon adalah sebagian jenis sayur-mayur dan buah-buahan yang ditanam para petani PPLP-KP dan terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Bahkan, produksi cabai Kulon Progo termasuk yang diminati pasar nasional. Tak jarang mereka mengirim hasil cabai tersebut ke luar Jawa, seperti Batam, Medan, Jambi, Palembang, dan Lampung.

petani lahan pasir sedang memanen semangka (dok. fb undukgurun)

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (2021), produksi pertanian holtikultura, khususnya tanaman cabai besar, cabai rawit, melon, dan semangka antara tahun 2015 – 2020 relatif mengalami peningkatan. Bahkan produksi Cabe rawit mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat dalam lima tahun terakhir, jika pada tahun 2015, produksinya baru 6,558 kwintal, maka di tahun 2020 menjadi 62,460 kwintal Kemudian jika dilihat dari produksi tanaman sayuran dan jenis tanamannya per kapanewon pada tahun 2019-2020, maka wilayah Panjatan yang menjadi tempat berdirinya pabrik tambang pasir besi itu nantinya merupakan kapanewon dengan penghasil produksi tanaman cabai terbesar kedua setelah kapanewon Galur (BPS Kulon Progo, 2021).

Lebih dari itu, sumbangan sektor pertanian/perkebunan untuk tanaman pangan dan holtikultura terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo juga terbilang cukup besar. Dari data Dinas Pertanian Pangan dan BPS Kabupaten Kulon Progo (2021) tercatat, kontribusi terbesar sepanjang lima tahun terakhir adalah 27.52 persen (Rp 401,32 Miliar) pada tahun 2019. Namun jika dilihat dari nominal angkanya, pada tahun 2020 terhitung yang terbesar, yakni Rp 904,36 Miliar (7.76 persen).

Widodo beranggapan bahwa perlawan non litigasi dengan menjadikan lahan pertanian lebih maju dan produktif menjadi bentuk perjuangan yang lebih efektif daripada mengedepankan kekhawatiran dan pesimisme dalam menghadapi pihak-pihak yang hendak menjadikan lahan mereka sebagai area tambang.

“Bagaimana kami betul-betul konsisten membuktikan kalau tempat kami ini sebagai lumbung pangan itu sebenarnya juga memberikan ancaman kepada mereka,” tegasnya.

Hasil panen buah melon petani lahan pasir Kulon Progo (dok. fb unduk gurun)

Hasil perjuangan selama 15 tahun terakhir itu tidak sia-sia, karena hingga kini, rencana tambang pasir besi oleh PT JMI di Kulon Progo masih belum ada kejelasan. Padahal, kontrak karya telah ditandatangani sejak lama.

“Biarpun pelan dan redup tapi api (semangat perlawanan) itu masih terjaga,” ucapnya

Pihaknya berharap perjuangan mereka juga tetap mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Mengingat, berdasarkan kontrak karya, rencana PT JMI membangun peleburan pasir besi dengan kapasitas produksi sekitar 1 juta pig iron per tahun itu hingga 2038 mendatang.

LBH Yogyakarta sebut Rezim UUK DIY bisa Muluskan Transaksi Pembebasan Lahan  Tambang

Sementara Julian Duwi Prasetia, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Yogyakarta) menjelaskan bahwa rencana tambang pasir besi di Kulon Progo sebenarnya telah tersirat dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 48 tahun 2014. Dalam Perpres tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu, pengelolaan tambang dilakukan oleh pihak swasta, dan merupakan infrastruktur pendukung bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di sana termasuk kawasan prioritas investasi yang sifatnya potensial.

Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia (dok. kabarkota.com)

“Pertambangan menjadi prioritas di tahun 2008,” ungkapnya.

Julian yang intens menampingi PPLP-KP mengatakan bahwa sejak munculnya kebijakan tentang MP3EI di masa SBY, banyak penolakan atas pembangunan infrastruktur, khususnya di pesisir selatan. Namun, demi stabilitas politik, pemerintah berupaya membungkam berbagai kritik tersebut, termasuk dengan melakukan kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan penolakan. Salah satu contohnya, kriminalisasi yang dialami Tukijo dan beberapa anggota keluarganya yang menolak tambang pasir besi, pada tahun 2013 lalu.

Bahkan, lanjut Julian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) semakin mempermudah bagi kerabat Kasultanan dan Kadipaten yang ada di balik keberadaan tambang pasir besi tersebut untuk memuluskan rencana mereka. Jika mengacu rezim pertambangan, warga yang lahannya terkena penggusuran, semestinya mendapatkan kompensasi. Namun, di rezim UUK DIY, ketika warga tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut, maka itu akan menjadi klaim tanah Kasultanan ataupun Kadipaten (SG/PAG).

“Klaim tersebut akan menjadi salah satu alasan atau faktor penguat bagi PT JMI, karena transaksionalnya akan lebih mudah,” anggapnya.

Koordinator PPLP-KP, Widodo sedang menyirami tanaman cabai di lahan pasir yang terancam tambang (dok. fb unduk gurun)

Namun Koordinator PPLP-KP, Widodo justrui berpandangan bahwa ada tidaknya bukti kepemilikan tanah yang mereka kelola, sebenarnya tidak akan memberikan kekuatan sama sekali bagi warga, ketika pemerintah akan menggusurnya dengan dalih pembangunan infrastruktur.

“Kalau bicara tentang sertifikat, apakah sertifikat itu ada gunanya, ketika itu tertabrak untuk kepentingan umum? kan tidak ada gunanya. Jadi yang penting kami bisa menanam, merawat, dan memanen,” tegasnya.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dipaparkan Julian, 210 dari 300 lembar saham JMI dikuasai Indo Mine Ltd, perusahaan tambang asal Australia dengan mayoritas saham dimiliki Rajawali Group. Sedangkan 90 lembar saham (30 persen) dipegang oleh PT Jogja Magasa Mining (PT JMM).

(dok. screenshot AJI Yogyakarta)

PT JMM ini adalah perusahaan tambang lokal di Yogyakarta yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Dari 300 lembar saham yang diterbitkan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun yang juga putri Sulung Sultan Hamengku Buwono X memiliki 75 lembar (25 persen). Adik Pakualam X, Bendara Raden Mas Haryo (BRMH) Hario Seno juga menguasai 75 lembar saham (25 persen). Keponakan Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas (RM) Sumyandharto tercatat memiliki 50 lembar saham (16,6 persen), dan 10 lembar saham lainnya (3,4 persen) dimiliki pengusahan asal Yogya, Imam Syafii. Sementara saham terbanyak yakni 90 lembar atau setara 30 persen dikuasai oleh PT Mitra Westindo Utama.

Konsesi tambang PT JMI membentang di sepanjang garis pantai Kulon Progo, tak terkecuali lokasi pelepasliaran penyu di Pantai Trisik, Banaran, serta pemukiman warga yang telah direlokasi, dan lahan pertanian maupun tambak. Sementara di sisi utara, area konsesi tambang JMI, terbentang Jalan Daendels yang kini diperlebar sebagai bagian dari proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (Mongabay, 8 September 2021).

(dok. screeenshot youtube AJI Yogyakarta)

Menurut Julian, meskipun secara permodalan, kerabat Kasultanan dan Kadipaten tidak terlibat langsung, namun dalam pengambilan kebijakan, mereka memiliki keterlibatan langsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Kontrak Karya (KK), PT JMI merupakan pemegang kontrak karya terakhir di Indonesia sebelum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

“PT JMI adalah pemegang kontrak karya meskipun di rezim sekarang tidak relevan lagi,” tegas Julian (Rep-01)

Pos terkait