SLEMAN (kabarkota.com) – Puluhan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia berkumpul di sekitar bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan membawa panci dan alat memasak lainnya.
Panci-panci tersebut bukan untuk acara demo memasak, melainkan sebagai simbol kegelisahan mereka atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akhir-akhir ini justru banyak menyebabkan anak-anak sekolah di berbagai daerah mengalami keracunan makanan.
“Panci kini menjadi senjata. Dia tidak lagi menjadi alat kita untuk menyiapkan makanan dengan hati-hati di rumah,” tegas salah satu orator, Nurul, pada Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, selama ini panci adalah saksi dari para orang tua, khususnya ibu-ibu dalam menyiapkan makanan keluarga dari bahan-bahan terbaik yang mereka beli dari pasar tradisional ataupun dari tetangga mereka yang berjualan makanan. Namun, dengan adanya Program MBG, panci justru menjadi semacam senjata yang menyebabkan ribuan anak sekolah mengalami keracunan makanan. Bahkan, termasuk beberapa guru yang juga mengalami hal yang sama saat mencicipi makanan dari program tersebut, demi melindungi anak-anak didik mereka.
Pihaknya juga menyayangkan terkait dengan penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk merealisasikan program MBG, tetapi justru memangkas anggaran untuk kepentingan publik lain, seperti pendidikan. Terlebih, dana sebesar itu sangat rawan dikorupsi, dan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan penguasa.
Ibu Hamil turut Bersuara
Orator lainnya, Enji menegaskan, dirinya sebagai calon ibu yang kini sedang hamil sembilan bulan, tidak rela jika anaknya nanti menjadi penerima manfaat dari program yang terkesan terburu-buru tersebut.
“Anak saya bukan investasi untuk diracun melalui program itu, pekiknya diikuti suara riuh panci-panci yang dipukuli para emak-emak.
Enji menilai, program MBG sekadar untuk memenuhi janji politik semata. Mengingat, ribuan anak yang keracunan makanan dari program itu hanya dianggap sebagai angka statistik semata.
“Mereka lupa bahwa satu anak itu ada nyawa, tangis, sedih, dan kerepotan orang tua. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya berpikir bahwa programnya jalan tanpa pernah melihat dampaknya,” sesal Enji.
Semestinya, lanjut dia, pemerintah tidak sekadar mengevaluasi dan mencari pihak yang salah dalam kasus-kasus keracunan yang terjadi, melainkan melakukan perombakan terhadap struktur Badan Gizi Nasional (BGN), dengan diserahkan keapda pihak-pihak yang menang benar-benar mengerti tentang gizi dan nutrisi yang baik bagi anak-anak.
Tuntutan Suara Ibu Indonesia
Sementara itu, pegiat Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih menerangkan bahwa aksi kali ini digagas oleh Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta yang antara lain terdiri dari para perempuan, ibu-ibu, anademia, aktivis, pegiat isu-isu sosial, serta seniman.
“Kami berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa atas peristiwa keracunan massal akibat program prioritas MBG di berbagai wilayah di Indonesia,” ucap Kalis kepada wartawan, di sela-sela aksinya.
Sebab, sebut Kalis, ada hampir 8 ribu korban keracunan, sejak Januari-September 2025, termasuk data terakhir dari Bandung Barat, Tuban, Mamuju, dan Ketapang.
“Kasus keracunan ini adalah tragedi!” anggapnya.
Padahal, kata dia, anggaran dana ratusan triliun Program MBG itu berasal dari uang pajak warga. Namun yang terjadi malah menyakiti dan mempertaruhkan nyawa anak-anak.
“Program MBG yang mengambil alokasi dana pendidikan anak-anak, malah berujung di rumah sakit,” sesalnya.
Pihaknya juga menyayangkan sikap para pejabat berwenang yang trekesan tidak berani menghentikan total program tersebut, setelah banyaknya kasus keracunan massal, serta kritik dari publik.
Untuk itu, dalam aksi damai kali ini, Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta menuntut penghentian program prioritas MBG yang sangat sentralistik dan militeristik.
“Kami juga menuntut pertanggungjawaban presiden, BGN, SPPG, dan dapur penyelenggara MBG, yang menyebabkan ribuan keracunan anak-anak sepanjang Januari-September 2025,” pintanya.
Selain itu, mereka memintah agar BGN membentuk tim pencari fakta guna mengusut kasus keracunan massal ini secara transparan sesuai mandat Undang-Undang Kesehatan, dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
Pemerintah, pinta mereka, harus mengusut praktik pemburu rente dan korupsi dalam program MBG yang dibiayai negara, dan menghentikan praktik tersebut, serta mengembalikan perna pemenuhan gizi anak ke komunitas dan daerah.
Dalam aksi kali ini juga diselingi dengan teatrikal yang menggambarkan tentang ketidakjelasan mata pemerintah dalam merealiasasikan program MBG. (Rep-01)
