SLEMAN (kabarkota.com) – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini mengatakan, pemerintahan baru yang akan dibentuk mesti memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal. Pasalnya, banyak masyarakat dari pedesaan yang lebih memilih pindah ke kota dengan alasan mencari penghasilan.
Menurut Helmy, tingkat perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini sekitar 30 persen penduduk yang ada di perkotaan dan sebanyak 70 persennya ada di pedesaan. Angka tersebut bisa meningkat apabila pemerintah yang baru tidak mengantisipasinya.
"Jika tidak diantisipasi, pada tahun 2025, penduduk yang berpindah ke kota bisa mencapai 60 persen dan sisanya ada di desa. Ini mengkhawatirkan," kata Helmy usai menghadiri acara workshop di Auditorium Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Kamis (14/8).
Helmy menuturkan, pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan pemerintahan yang baru harus ditujukan untuk menyeimbangkan pembangunan daerah barat dan timur.
Helmy mengklaim, pihaknya sudah mengentaskan sebanyak 183 daerah tertinggal selama menjabat sebagai menteri. "Pemerintahan yang baru harus mengentaskan sebanyak 113 kabupaten yang masih sangat tertinggal," ujarnya.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan menurut Helmy yakni membangun infrastruktur, pengembangan ekonomi, listrik, dan air bersih.
Ia mencontohkan pada pengembangan ekonomi melalui pertanian di Dompu Nusa Tenggara Barat, dilakukan dengan cara meningkatkan produksi jagung. Petani yang sebelumnya hanya menghasilkan 50 ton jagung per hektar, setelah memakai benih unggul bisa memperoleh hasil 200 ton jagung per hektar sekali panen.
Selain pertanian, perikanan tangkap, budi daya rumput laut, dan wisata dapat menjadi pilihan lain. "Bisa dilakukan dengan basis ekonomi lokal," kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, akan tetapi juga harus melibatkan investor. "Pemerintah bisa menggandeng investor untuk menjaga dan mendukung usaha masyarakat," kata Helmy. (kim/aif)
