Peneliti IRE: Politik Pencitraan Kaburkan Wajah Asli Calon Presiden

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemilu Presiden 2014 merupakan pertaruhan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Presiden yang akan terpilih nanti menjadi faktor yang menentukan, apakah demokrasi Indonesia akan lepas landas atau lepas kandas.
"Sayangnya, politik pencitraan telah mengaburkan wajah asli para kandidat. Figur yang tak pernah berkontribusi bagi demokrasi atau memiliki dosa politik dari rezim otoritarian justru dielukan sebagai tokoh," ujar Sosiolog UGM, Arie Sujito, dalam diskusi di Sleman, Selasa (1/7).
Menurut Arie, Head to head kandidat presiden telah mengaburkan banyak isu. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah pelipatan diskursus, fitnah dan kampanye hitam justru lebih banyak mendapatkan respon dibandingkan isu-isu penting dan substansial. Arie menyontohkan isu kesejahteraan rakyat yang dirasakan sampai saat ini gagal hadir ditengah-tengah masyarakat justru tidak pernah dikupas secara tuntas dalam kerangka visi misi dan program kerja capres.
Baca Juga:  Jadi Provinsi Terbaik Penanganan Covid-19, DPR RI Kunjungi DIY
 
“Kita terjebak pada kekeliruan merumuskan agenda dan prioritas. Mestinya kita memprioritaskan penegakan hukum, reformasi agraria, atau soal pemberantasan korupsi," jelas Arie seperti dikutip ireyogya.org.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskrido Ambardi menyoroti massifnya black campaign yang digunakan untuk menyerang pasangan capres dan cawapres. Munculnya media black campaign yang secara vulgar melakukan fitnah dan menyebarkan kebohongan dikhawatirkan mewariskan tradisi berpolitik yang buruk. 
Baca Juga:  Ingin Jadi Duta Museum DIY 2016? Ini Syaratnya
"Black campaign adalah cara yang sah dilakukan untuk menang," kritik dia.
Karena itu menurut akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, Sugeng Bayu Wahyono, Indonesia butuh pemimpin yang memiliki kesabaran dalam mengawal demokrasi. Ini disebabkan demokrasi tidak hanya soal pembangunan institusi-institusi demokrasi seperti sistem pemilu atau lembaga representasi politik. 
"Demokrasi mensyaratkan budaya politik demokrasi di kalangan rakyat. Sayangnya ada jarak literasi politik antara elit dengan rakyat," kata dia.
Baca Juga:  UGM akan Kembali Gelar Nitilaku, Ini Agendanya
Bayu menegaskan, siapapun presidennya nanti harus memiliki kesabaran dalam mengajak rakyat untuk semakin dewasa dalam berbudaya politik. Kelembagaan demokrasi baru harus digerakkan oleh budaya politik yang juga demokratis. Ia memandang, tantangan ini akan menyulitkan Jokowi maupun Prabowo. 
"Syarat pemimpin era demokrasi itu punya tradisi mendengar." ungkap Bayu. (din)