YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggap, penundaan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 menimbulkan kegelisahan bagi buruh.
Humas MPBI DIY, Irsad Ade Irawan berpendapat bahwa ketika proses penetapan UMP/UMK semakin mepet dan tidak jelas metode penghitungannya maka memunculkan kekhawatiran terkait ruang dialog antarpihak yang tidak optimal.
“Saat waktu terlalu sempit, prosesnya cenderung formalitas dan tidak cukup memberi ruang pembahasan tentang kondisi riil buruh,” kata Irsad dalam siaran persnya pada Kamis (11/12/2025).
Pihaknya juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memastikan upah minimum yang sesuai kebutuhan hidup layak.
“Penetapan upah harus berpihak pada kebutuhan hidup layak (KHL), bukan hanya mengikuti formula yang berpotensi menekan nilai kenaikan upah,” pintanya.
Untuk itu, MPBI DIY meminta agar pemerintah membuka data perhitungan KHL serta variabel lain yang digunakan. Selain itu, pihaknya mendesak regulasi yang melemahkan buruh dalam penetapan upah, terutama kbijakan yang membatasi kenaikan upah dari tahun ke tahun segera direvisi atau bahkan dicabut.
“Pastikan tidak ada intervensi politik yang merugikan buruh dalam proses penetapan UMP/UMK,” harap Irsad.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme keberatan dan evaluasi, jika penetapan upah dianggap tidak sesuai kondisi objektif ekonomi, KHL riil, dan sosial di daerah.
“Upah yang layak bukan sekadar angka, tetapi syarat dasar bagi terpenuhinya kehidupan yang manusiawi,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengumumkan Upah Minimum Regional (UMR) pada 21 November lalu, kemudian diundur 8 Desember 2025. Namun hingga kini, rencana pengumuman tersebut masih ditunda karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan sebagai dasar hukum penetapan UMR 2026 yang akan berlaku pada 1 Januari tahun depan. (Ed-01)
