YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata menilai, reshuffle (perombakan) kabinet yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto menemukan momentumnya. Salah satunya, dari kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya, pada akhir Agustus lalu. Terlebih, beberapa menteri yang terkena reshuffle seperti Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Abdul Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) telah lama mendapatkan kritik publik atas kinerja mereka yang buruk, termasuk skandal korupsi.
Sementara dua menteri senior yang juga dicopot dari jabatannya, yakni Budi Gunawan (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan/Menkopolkam) dan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan?Menkeu), bagi Norma merupakan hal yang cukup menarik untuk disoroti.
Kasus Budi Gunawan, sebut Norma, selama ini sudah banyak pemberitaan yang menyebut bahwa Prabowo sangat kecewa dan marah karena demo dan kerusuhan terjadi di jakarta dan yang meluas ke berbagai daerah. Mengingat, itu merupakan tanggung jawab dari Menkopolkam untuk mengkoorinasikan situasi politik dan keamanan dalam negeri.
“Ia terbukti tidak mampu,” kata Norma, pada Selasa (9/9/2025).
Di sisi lain, Norma menjelaskan bahwa secara politik, Budi Gunawan adalah representasi dari Megawati di Kabinet Merah Putih. Jika nantinya pengganti Budi Gunawan adalah orang dekat Megawati, maka dapat dipastikan hubungan Prabowo dan Megawati masih baik-baik saja. Namun jika penggantinya adalah sosok yang tidak dekat dengan Megawati maupun di luar lingkaran PDIP, kemungkinan besar hubungan Prabowo – Megawati ada perubahan. Meskipun, pada kongres PDIP baru-baru ini, Megawati menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo, tetapi di luar kabinet.
“Apabila pengganti Budi Gunawan adalah sosok yang dapat diasosiasikan sebagai bagian dari geng Solo, maka itu mengindikasikan bahwa hubungan Prabowo secara politik lebih condong kepada Jokowi,” anggap Norma.
Norma berpandangan bahwa selama ini Prabowo terkesan berakrobat untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Jokowi dan Megawati. “Reshuffle ini akan menjadi pembuktian keberpihakan politik Prabowo yang sebenarnya,” tegasnya lagi.
Sementara pencopotan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari jabatan Menkeu, menurutnya lebih pada upaya Prabowo untuk meredam gejolak publik. Sebab sebenarnya, SMI adalah menteri yang sangat cakap dan mampu melayani presiden-presiden sebelumnya dengan sangat baik. Hanya saja, karena situasi mendesak yang diekspresikan publik melalui demonstrasi dengan tuntutan 17+8 yang notabene sangat sulit dipenuhi oleh pemerintah karena cakupannya yang sangat luas dan kedalamannya yang fundamental. “Tuntutan-tuntutan itu pasti akan merombak banyak struktur dan konstelasi politik nasional”.
Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mengganti wajah Kementerian Keuangan melalui penggantian Menkeu. Namun demikian, Norma mengaku belum bisa memprediksi tentang kemungkinan adanya perbedaan arah kebijakan Menkeu yang baru dengan SMI. Di tengah gencarnya dorongan program-program populis presiden Prabowo, seperti peningkatan anggaran TNI dan pertahanan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya Menkeu dituntut untuk rasional dalam mengendalikan anggaran negara supaya program-program yang berbiaya sangat mahal tersebut tidak justru membuat keuangan negara carut marut.
“Kita tahu bahwa Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa merupakan orang dekat Luhut Binsar Panjaitan, yang juga senior Prabowo di ketentaraan”. Secara politik, konstelasi hubungan ini menjadi penting karena Luhut menjadi penjamin politik agar Prabowo memiliki kepercayaan kepada Menkeu yang baru, terlepas dari komen Yudhi yang dianggap negatif atas kejadian massif di sejumlah daerah, pada akhir bulan Agustus lalu.
Kesimpulannya, jelas Norma, reshuffle Kabinet Prabowo ini cenderung terbaca sabagai upaya untuk meredam gejolak publik supaya demo besar-besaran tidak terulang kembali. Sementara dari konstelasi politik, belum terlihat secara jelas terkait hubungan Prabowo, geng Solo, dan Megawati, sebelum ada pengganti Menko Polkam. (Rep-02)
