SLEMAN (kabarkota.com) Berdasarkan Hasil Penghitungan Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (22/7), pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden 2014-2019.
Dalam Pilpres 9 Juli lalu, pasangan nomer urut 2 tersebut unggul dengan 70.997.883 suara (53,15 persen). Sementara Pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa meraup 62.676.444 suara (46,85 persen).
Pengamat politik Universitas Negeri Yogyakarta, Yanuardi berpendapat, ini saatnya partai oposisi (PDIP) menepati janji-janji oposisinya, saat Jokowi – JK masuk sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.
"Kita berharap, mereka tidak akan mengingkari janji-janjinya dan segera bekerja," kata Yanuardi kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon.
Yanuardi juga meminta, agar Jokowi – JK dapat membentuk tim yang solid dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan. "Jangan hanya karena pertimbangan bagi-bagi kursi," tegas dia.
Pihaknya juga memprediksi bahwa kemenangan Jokowi – JK ini akan mempengaruhi keputusan koalisi permanen yang sebelumnya dideklarasikan oleh tim koalisi Prabowo – Hatta.
"Saya kira akan goyah, karena politisi kita umumnya masih pragmatis," anggap Yanuardi.
Padahal ia berharap, dari koalisi permanen itu akan terbangun oposisi yang kuat. Dengan begitu, demokrasi yang terbentuk juga semakin berkualitas.
Terkait dengan penarikan diri Prabowo sebelum KPU memutuskan Hasil rekapitulasi Pilpres 2014, Yanuardi menilai itu sebagai bentuk ketidak-siapan dari capres yang bersangkutan untuk menerima kekalahan.
"Legitimasi hasil keputusan KPU ini ditentukan oleh suara rakyat," anggap dia. Oleh karenanya, itu menjadi pembelajaran yang harus diterima.
Ia juga menyayangkan masing-masing pihak yang terkesan belum siap menang dan kalah. Yanuardi mencontohkan ketidak-siapan itu terlihat dari adanya klaim-klaim kemenangan sejak masih quick count.
Padahal seharusnya, kata dia, pihak yang menang bisa menahan diri dan mampu merangkul yang kalah sehingga kedua belah pihak merasa itu sebagai kemenangan bersama.
Lebih lanjut Yanuardi menganggap, potensi munculnya konflik horisontal antarpendukung pasca walk-out Prabowo, tergantung pada kemampuan para pemimpin untuk mengarahkan konstituennya. (din/tri)
