Ilustrasi: Area XT Lane yang sepi pembeli, pada Selasa (26/3/2019). (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dapat memediasi pedagang tetant kuliner dengan manajemen XT Square.
Harapan tersebut disampaikan Koordinator Forpi Pakta Integritas Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba terkait adanya keberatan para pedagang di XT Lane dengan kenaikan harga sewa yang diterapkan oleh pihak manajemen.
“Mumpung masih ada waktu untuk mempertemukan antara kedua belah pihak agar persoalan keberatan dari para pedagang segera terselesaikan,” kata Bahar usai bertemu dengan pihak manajemen XT Square, Selasa (26/3/2019).
Bahar berpendapat bahwa dengan mediasi itu nantinya, maka memungkinkan adanya berbagai tawaran solusi. Misalnya, adanya kesepakatan penundaan kenaikan harga sewa. Sebab di satu sisi, manajemen dan direksi dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun di sisi lain, pendapatan pedagang dianggap tak mencukupi untuk membayar biaya sewa, karena sepinya pembeli.
“Kalau pun nantinya ada subsidi dari Pemkot guna menutupi kekurangan Rp 150 ribu dari Rp 850 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan, maka harus dikaji lebih matang dari sisi aturan dan kesiapan anggarannya,” anggap Bahar.
Hal itu penting, lanjut Bahar, guna menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudiam hari. Mengingat, XT Square merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bahar menambahkan, jika personel atau tenaga yang ada di kawasan XT Square berpengaruh pada besarnya pengeluaran biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak manajemen, maka perampingan jumlah personel perlu dilakukan.
Untuk memajukan kawasan XT Square, kata Bahar, tidak bisa hanya diserahkam manajemen, melainkan perlu peran serta pedagang, serta program-program bersama yang kreatif untuk menarik minat pengunjung. Salah satunya, tak membuka stand-stand baru ketika ada event di dalam area XT Square.
Selain itu, sebelum membuat aturan kenaikan sewa, semestinya pihak manajemen juga mengajak pedagang untuk ikut “urun rembug” sehingga bisa meminimalisir penolakan. (Rep-03).
