SLEMAN (kabarkota.com) – Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengatakan pembangunan maritim oleh pemerintahan Indonesia yang baru menjadi hal penting. Menurutnya, pembangunan maritim, selain menjadi salah satu transportasi juga dapat menjadi jalan menjaga kedaulatan atas batas kelautan.
“Potensi konflik mungkin saja terjadi. Laut merupakan masa depan seluruh bangsa dunia,” kata Marsetio kepada media di ruang senat UGM dalam di sela seminar Kemaritiman Indonesia, Kamis (28/8).
Ia menuturkan, masalah perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara tetangga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya, beberapa batas laut Indonesia dengan batas negara lain kerap terjadi permasalahan.
“Perbatasan laut Cina Selatan, Indonesia tidak tidak terlibat secara langsung. Tapi patut untuk menjadi perhatian,” kata dia. “Goalnya, meningkatkan kesejahteraan laut,” tambahnya.
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil – KKP, Sudirman Saad mengatakan dengan dibangunnya sistem maritim di Indonesia akan mendorong negara lain untuk ikut berinvestasi. Ia menegaskan, meski ikut berinvestasi, pihak asing tidak boleh memiliki hak atas apa yang dimiliki Indonesia.
“Tidak dimungkinkan pihak asing mempunyai hak milik atas tanah Indonesia,” ungkap Sudirman.
Selain itu, dengan adanya sistem maritim akan dapat dimanfaatkannya pulau-pulau kecil yang selama ini belum termaksimalkan. “Yang kita ingin dorong memanfaatkan pulau-pulau kecil yang punya potensi yang besar,” ujarnya.
Raja Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan, pelaksanaan sistem maritim di Indonesia tidak bisa sekali pemerintahan selesai. Menurut Sultan, pelaksanaan konsep harus terlaksana dulu secara maksimal sebelum melanjutkan ke konsep selanjutnya.
“Kalau hanya satu presiden ya hilang lagi. Mungkin satu periodenya Jokowi bisa melaksanakan satu saja pokok maritim, itu sudah luar biasa,” ujarnya Sultan. (kim/jid)
