53.319 Kepala Keluarga Terdampak Corona di Kota Yogya akan Terima Bantuan Tunai

Ilustrasi (dok. nu online)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sebanyak 53.319 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta akan menerima bantuan tunai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, jumlah tersebut setara dengan 38.3% dari total 139.108 KK di wilayah tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut adalah mereka yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial, dan data Keluarga sasaran Jaring pengaman sosial (KSJPS) data milik pemkot Yogykarta, serta KK yang terdampak Covid-19.

“Bentuk bantuan skemanya berbeda-beda,” kata Wakil Walikota Yogyakarta tersebut, Selasa (28/4/2020).

Baca Juga:  Hyundai Bantu Pendistribusian Dukungan Ventilator kepada Rumah Sakit di Jakarta dan Jawa Barat

Heroe memaparkan, ada KK yang akan menerima bansos sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 9 bulan bagi mereka yang bukan penerima PKH dan BPNT. Sedangkan bagi penerima PKH dan BPNT juga akan menerima bantuan uang tunai senilai Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan.

Selain itu, lanjut Heroe, bantuan langsung tunai senilai Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan bagi KK yang tak mendapatkan berbagai jenis bantuan tersebut.

“Itu skema dari Kemensos yang jumlahnya 36.600 KK,” imbuhnya.

Sementara Pemkot Yogyakarta, kata Heroe, juga akan memberikan bansos bagi mereka yang terdata dalam KSJPS atau KMS, serta bagi warga lainnya di luar DTKS, atau DTKS yang belum mendapat program apapun.

Baca Juga:  Serikat Buruh Yogya sebut DPR Ciderai Keadilan di Tengah Wabah Corona

“Itu yang akan dibantu melalui APBD Kota Yogyakarta dengan jumlah 16.719 KK,” ucapnya.

Hanya saja, jelas Heroe, data tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Pemda DIY, pada Kamis (30/4/2020) mendatang, guna mendapatkan kepastian pengalokasian. Hal itu penting, karena menyangkut sasaran penerima manfaat yang nantinya akan berkaitan dengan besaran anggaran yang harus dialokasikan, serta waktu peluncurannya.

“Persoalan dasarnya memang pada kesesuaian data antara sasaran milik Kemensos dan data KSJPS/KMS agar tidak terjadi duplikasi sasaran,” anggapnya.

Mengingat, data PKH dan BPNT milik kemensos didasarkan pada NIK ibu/isteri, sementara data induk kota Yogyakarta termasuk dalam KSJPS didasarkan pada Kepala Keluarga. Sehingga, Heroe khawatir, jika tidak disaring dengan baik, maka penerima PKH juga akan mendapatkan BLT, atau bantuan sosial lainnya dari Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta.

Baca Juga:  Aliansi Jaga Jogja Imbau Masyarakat tak "Sembrana" Hadapi Pandemi di DIY

Namun demikian, Heroe mengklaim bahwa sejak tiga tahun terakhir, pihaknya telah menggunakan data tunggal untuk program dengan berbasis NIK dan KK.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan yang didasarkan pada status kesejahteraan dan NIK. Dengan demikian, PKH dan BPNT milik Kemensos yang didasarkan pada nama isteri/Ibu bisa dilacak juga nama Kepala Keluarganya, guna menghindari duplikasi.

“Saat ini kami juga sedang mengolah data dari perusahaan yang melaporkan karyawannya dirumahkan atau di PHK,” tuturnya.

Data itu nantinya juga akan dipadukan dengan skema program dari Kemensos,Pemda DI, dan Pemkot Yogyakarta untuk mencegah duplikasi warga penerima manfaat. (Rep-01)