Salah satu poster yang dibawa oleh massa aksi di Balairung UGM, pada Selasa (18/3/2025). (dok. kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Teriakan “Mana Rektor UGM?” yang disambut dengan seruan “Huuuu…” menggema berkali-kali di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Teriakan dan seruan tersebut dilontarkan usai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta selesai membacakan puisi dalam Mimbar Bebas “Tolak Revisi UU TNI” yang digelar Solidaritas Civitas Akademika UGM, di Balairung, pada Selasa (18/3/2025).
Sebelumnya, Rektor UII, Fathul Wahid membacakan puisi berjudul “Kami Malu, Pak Dirman”, usai pembacaan pernyataan sikap.
“… Pak Dirman, kami malu menghadapmu, saat bayangan dwi fungsi bangkit kembali. Ketika seragam kembali merajai, dan suara sipil dianggap oposisi…,” ucap Fathul dalam puisinya.
Selain rektor, salah satu guru besar UII, Masduki juga menyuarakan orasi di Balairung. Menurutnya, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) adalah salah satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran.
“Hanya satu kata, mari kita tolak RUU TNI. RUU TNI? Tolak!” pekiknya.
Inisiator Forum Cik Ditiro ini juga berpadangan bahwa revisi UU TNI yang dilakukan di hotel megah merupakan bentuk pemborosan anggaran, di tengah gaung efisiensi anggaran akhir-akhir ini.
Selain itu, sambung Masduki, sejak reformasi 1998, TNI adalah institusi profesional yang menjaga ketahanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, semestinya, revisi tersebut tidak dilakukan untuk melegitimasi dan memberi ruang TNI guna mengeksploitasi diri sebagai aktor dan institusi yang melepaskan citranya sebagai pelaksanaan dan penjaga keamanan negara.
“Hari ini, kita bersama-sama berkumpul untuk mengingatkan, tidak hanya TNI, tapi juga Presiden Prabowo dan para pendukungnya agar kembali kepada amanat reformasi dan amanat demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Masduki menilai, UGM telah turun ke jalan, setidaknya para tokohnya sehingga pihaknya berharap, hal tersebut menjadi pemantik bagi kampus-kampus dan masyarakat sipil untuk segera melakukan hal yang sama.
Dalam aksi kali ini, Solidaritas Civitas Akademika UGM menyampaikan lima poin tuntutan. Di antaranya: mendesak penghentian pembahasan revisi UU TNI; menuntut pemerintah dan DPR menjunjung tinggi konstitusi, serta tidak menghianati agenda reformasi; menuntut TNI/Polri sebagai alat negara melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme; mendesak insan akademik menolak segala bentuk pelemahan konstitusi; dan mendorong masyarakat sipil melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dan DPR. (Rep-01)
