SLEMAN (kabarkota.com) – Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) hampir usai. Puncak arus balik libur Nataru diperkirakan akan terjadi pada Minggu (4/1/2026) besok. Sementara dalam 2 bulan ke depan, arus mudik jelang lebaran 2026 juga akan terjadi.
Setidaknya, dua momentum tersebut menjadi ujian bagi pemerintah menyangkut infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian sangat signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Hanya saja, sejauh ini penanganan terkait lonjakan volume kendaraan masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang sifatnya statis cenderung akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat.
Oleh karenanya, Pakar Transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dewanti berpendapat bahwa penanganan mobilitas masyarakat, seperti di momen Nataru dan arus mudik maupun arus balik Lebaran tidak bisa lagi mengandalkan pola reaktif, seperti pembuatan posko atau program diskon tarif tol. Sebab, para pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana.
“Meski pemerintah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan,” kata Dewanti melalui siaran pers Humas UGM, baru-baru ini.
Selain itu, pihaknya juga memberikan catatan kritis terhadap efektivitas seperti program mudik gratis yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dengan kuota sekitar 33 ribu penumpang, program tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi secara nasional.
“Dalam konteks ini, mudik gratis lebih berfungsi sebagai program simbolik dan bantuan sosial, bukan sebagai instrumen strategis travel demand management,” anggapnya.
Dewanti menilai, rendahnya minat masyarakat terhadap program ini di sejumlah wilayah, bukan hanya soal besaran kuota, melainkan indikasi bahwa desain program tersebut belum tepat sasaran.
Menurut Dewanti, rendahnya daya saing program ini dibandingkan kendaraan pribadi disebabkan oleh sejumlah faktor krusial. Diantaranya, ketidaksesuaian rute dengan pola asal–tujuan penumpang, jadwal yang kaku, serta minimnya integrasi dengan moda transportasi lanjutan.
“Faktor persepsi terhadap kenyamanan layanan juga turut menjadi akar persoalan yang membuat program ini kurang kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi,” sebutnya.
Sebagai solusi, Dewanti mendorong agar pemerinta mengoptimalkan strategi Transport Demand Management (TDM) guna mengurangi penumpukan volume kendaraan. Strategi ini mencakup penerapan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti tarif tol dan parkir progresif pada titik kemacetan, serta pengaturan waktu perjalanan yang lebih terinstitusi melalui skema cuti bersama yang terdistribusi atau jam kerja fleksibel.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa khusus untuk destinasi wisata padat, seperti Yogyakarta, maka sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang penting dilakukan. Pengendalian lalu lintas daerah harus didukung oleh instrumen pusat.
“Pembatasan kendaraan pribadi berbasis waktu, serta integrasi informasi perjalanan secara nasional. Sementara itu, pemerintah daerah berfokus pada manajemen pergerakan internal, termasuk pengaturan akses kawasan wisata, manajemen parkir, dan penguatan angkutan pengumpan seperti shuttle dan angkutan wisata,” papar Dewanti.
Dengan adanya pembagian peran yang jelas dan sinkron itu, tegas Dewanti, maka lonjakan wisatawan tidak hanya dikelola secara reaktif, tetapi juga diarahkan agar beban infrastruktur disebar secara ruang dan waktu sehingga Yogyakarta tetap berfungsi sebagai destinasi wisata, tanpa mengalami kelumpuhan mobilitas. (Ed-01)
