Danais untuk Penanganan Covid-19 Dipertanyakan, Pemda DIY Buka Suara

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho (dok. screenshot zoom).

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho buka suara terkait penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19 yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat.

Aris menyatakan, pada dasarnya Danais tidak bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 secara langsung, karena menyangkut regulasi dari pemerintah pusat.

“Tapi, kalau (dana) untuk mendukung karena ada pandemi Covid-19, melalui pemulihan ekonomi, kesehatan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat, ini ada (danais),” ungkap Aris dalam jumpa pers virtual, pada Kamis (8/7/2021).

Aris menyebut, besaran anggaran Danais yang disiapkan sebagai pendukung penanganan tersebut sebesar Rp. 340,5 Miliar yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mayoritas masuk ke urusan Kebudayaan. Danais tersebut diantaranya digunakan secara kolaboratif untuk membiayai Tagana, Sarlinmas Rescue Istimewa (SRI), serta Jaga Warga yang dibentuk dan dibina oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kalau untuk kesehatan sekitar Rp. 1.7 Miliar. Jadi cuma sedikit,” tegas Aris.

Ditanya terkait kemungkinan pergeseran danais yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di masa pandemi kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19, Aris berdalih bahwa proyek infrastruktur yang terlanjur tanda-tangan kontrak, dan telah berjalan, maka akan beresiko jika ditunda ataupun dihentikan. Terlebih pada tahun 2020, pihaknya pernah melakukan pergeseran Danais untuk bantuan sosial bagi ratusan seniman di DIY yang terdampak Covid-19, namun pada akhirnya tidak dapat dicairkan karena terbentur regulasi.

“Artinya, keinginannya bagus, sudah dianggarkan, tetapi tidak bisa dilaksanakan,” sesal Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kebudayaan DIY ini.

Aris juga beralasan bahwa penggunaan Danais juga harus mendapatkan izin dari Pemerintah pusat terlebih dahulu. “Kami tinggal mempunyai satu kali kesempatan untuk meminta izin itu,” sambungnya.

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono (dok, screenshot zoom).

Sementara, Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono menambahkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini sebesar Rp. 242 Miliar yang tersebar di berbagai OPD. Jumlah tersebut belum termasuk Belanja Tak Terduga (BTT) yang angkanya masih sekitar Rp. 48 Miliar.

Beny merinci, ada tiga kelompok besar yang mendapatkan alokasi anggaran sebagaimana pengalaman di tahun 2020, yakni pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, dan jaring pengaman sosial.

Jika anggaran reguler tersebut tidak mencukupi, ucap Beny, maka Pemda bisa menggunakan BTT maupun melakukan pergeseran anggaran, seperti untuk penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

“Kami melakukan pergeseran anggaran, dan sudah selesai proses itu,” kata PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY ini. (Rep-01)

Pos terkait