Desa Perkotaan Tumbuh, Petani DIY kian Tersisih

Diskusi tentang Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di DIY, di pendopo IRE Yogyakarta, Rabu (24/5/2017). (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Satu pencapaian positif itu adalah ketika pembangunan fasilitas-fasilitas umum, seperti pusat-pusat pendidikan, dan pusat layanan kesehatan bisa menjangkau ke desa-desa hingga wilayah tersebut bisa dikategorikan sebagai desa perkotaan.

Hasil perhitungan tingkat perkotaan ataupun perdesaan berdasarkan kabupaten/kota menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 Januari 2017, sebanyak 80,23 persen desa di Sleman kini termasuk desa perkotaan. Di Bantul, desa perkotaan mencapai 70 persen, Kulon Progo 17,5 persen, dan Gunung Kidul 5,56 persennya juga menjadi desa perkotaan.

Namun Singadu Umar dari Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Sibermas TKPKD) DIY mengatakan, merujuk pada Peraturan Kepala BPS No 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, selain ketersediaan fasilitas publik, desa perkotaan juga diukur dengan parameter tingkat kepadatan penduduknya, serta persentase rumah tangga pertanian.

Baca Juga:  Jadwal Pemadaman Listrik di DIY per 20 Maret 2019

Artinya semakin kecil persentase rumah tangga pertanian karena kian menyempitnya lahan pertanian, maka wilayah tersebut masuk dalam kategori desa perkotaan.

Berkaca dari kondisi tersebut, Ketua Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM, Krisdyatmiko dalam Diskusi tentang Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di DIY, berpendapat bahwa pergeseran dari desa perdesaan ke desa perkotaan itu terjadi karena “dipaksa”.

Menurutnya, perkembangan di DIY ditandai dengan perkembangan kota yang terpusat di daerah-daerah pinggiran kota, dengan mengorbankan kelompok-kelompok yang termarjinalkan.

“Aglomerasi perkembangan kota DIY itu mengakibatkan daerah-daerah pinggiran kota itu mau tidak mau menerima limpahan dari perkembangan kota yang kemudian menerima konsekuensi paling nyata, yakni alih fungsi lahan,” papar Kris di Pendopo Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Rabu (24/5/2017).

Alih fungsi lahan itu dipaksakan, lanjut Kris, untuk menyediakan fasilitas-fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan perkotaan. Lalu ke mana para petani?

Baca Juga:  Relokasi Lamban, Erupsi Sinabung telan Korban

Sayangnya, petani tak mendapatkan perlindungan dalam kebijakan tata ruang. Mereka terpaksa menjual lahannya karena terus menerus terdesak oleh pembangunan. Masyarakat yang dulunya petani, kini kebanyakan menjadi buruh tani atau malah alih profesi sebagai tukang bangunan, karena basis-basis produksinya tercerabut sehingga mereka menjadi miskin.

“Dalam periode peralihan dari karakteristik desa perdesaan ke desa perkotaan harus mengorbankan satu atau sekelompok generasi untuk hidup miskin dan sengsara,” sesalnya.

Ini membuktikan bahwa desa tidak menjadi subyek dalam mengatur bagaimana aset-aset desa itu menjadi basis penghidupan masyarakat setempat. Ini pula yang menjadi akar ketimpangan di perdesaan dan perkotaan.

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil riset IRE Yogyakarta tentang Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di DIY yang diungkapkan oleh Rajif Dri Angga. Dari kesimpulan hasil riset ketimpangan di empat kabupaten dan satu kota, kemiskinan di desa ditandai oleh problem penguasaan aset produktif, terutama lahan pertanian yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan dari sektor ini, sehingga alternatif sumber penghidupan harus dicari dari sektor lain.

Baca Juga:  Hari Ini, Harga Gas Elpiji 12 Kg Naik

Selain itu, orientasi masyarakat petani di desa rural sebagian besar bukan pada akumulasi laba, melainkan subsistensi dan bagian dari strategi ketahanan pangan, baik rumah tangga maupun komunitas.

Selanjutnya, kecenderungan resiliensi yang lebih tinggi di perdesaan karena ditopang oleh jaring pengaman sosial dan ikatan sosial komunitas yang lebih kuat, serta patronase yang dibangun.

“Corak berbeda ditemukan di desa-desa di kawasan urban. Kemiskinan di kawasan ini tak lagi semata karena problem ketiadaan aset, namun juga ketidakmampuan kelompok miskin untuk mengakses pekerjaan di sektor formal yang memberikan tingkat pendapatan yang lebih besar,” ujarnya. (Rep-03/Ed-3)