DPRD Kota Yogya akan Perjuangkan BPJS Ketenagakerjaan bagi Abdi Dalem

Ilustrasi: Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (berpakaian merah) saat pelaksaan Gerebeg. (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Bagi salah satu warga Yogyakarta, Purwito, menjadi seorang Abdi Dalem di keraton adalah sebuah panggilan jiwa untuk turut melestarikan budaya Jawa.

Pria paruh baya ini telah mengabdi sebagai Abdi Dalem di Keraton Yogyakarta selama kurang lebih 25 tahun terakhir.

“Saya tertarik menjadi Abdi Dalem karena meneruskan trah saya, dan ingin melestarikan budaya di Yogyakarta yang bersumber di keraton,” ungkapnya melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

Purwito menjalani pengabdiannya dengan tulus sebagai abdi budaya yang mengemban tugas untuk melestarikan, meluruskan dan menyampaikan budaya di masyarakat, meskipun di keraton tidak adal ‘istilah’ pemberian gaji bagi para Abdi Dalem.

“Di keraton tidak ada gaji, tapi ada kekucah (ucapan terima kasih),” sambungnya.

Selain itu, sebut Purwito, ada juga tambahan penghasilan, dengan nominal yang berbeda-beda, sesuai tingkatan Abdi Dalem, dan biasanya diberikan setiap empat bulan sekali.

Sedangkan untuk jaminan perlindungan, lanjutnya, keraton belum melibatkan Abdi Dalem untuk mendapatkan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Meski demikian, jika terjadi jika terjadi sesuatu di keraton, maka mereka akan memberikan perhatian bagi Abdi Dalem yang bersangkutan.

Meski demikian, Purwito tak memungkiri pentingnya memiliki BPJS sebagai perlindungan kerja bagi Abdi Dalem. Mengingat, para Abdi Dalem, terutama yang sudah usia sepuh.

“Kalau di dalam Keraton kemungkinan tidak ada risikonya karena kami bekerja tidak banyak mengeluarkan teraga. Tapi risikonya di perjalanan dengan kondisi lalu-lintas sekarang,” anggapnya.

Hal ini pula yang sedang diperjuangkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta.

RDPU tentang Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di DPRD Kota Yogyakarta, pada 13 Juni 2024. (dok. kabarkota.com)

Wakil Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar Raperda ini memiliki muatan lokal yang salah satunya memberikan perlindungan bagi para Abdi Dalem keraton, dalam hal ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Sebab, jumlah mereka cukup besar dan hingga sekarang sebagian dari mereka belum memiliki BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagaimana pun Abdi Dalem sebagai abdi budaya juga memiliki risiko kerja,” tegasnya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda Ketenagakerjaan di DPRD Kota Yogyakarta, pada 13 Juni 2024.

Krisnadi berpandangan bahwa ini menjadi momentum bagi dewan untuk memberikan perlindungan di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga pekerja informal, termasuk didalamnya para Abdi Dalem.

“Harapannya, Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman bisa memahami bahwa fungsi kami dalam konteks ini, kami ingin memberikan perlindungan pekerja,” tegasnya.

Bagaimana pun, kata Krisnadi, Kasultanan dan Kadipaten adalah pihak pemberi kerja dan pemberi upah sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk sharing dengan Abdi Dalem dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari upah yang diterima Abdi Dalem yang sedikit, persentasenya harus disesuaikan agar bisa membayar Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) mereka,” harapnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, sebagai Badan hukum warisan budaya yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY), maka kedudukan formal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman perlu disinkronkan dengan peraturan normatif, termasuk dalam hal ketenagakerjaan.

Abdi Dalem adalah salah satu unsur utama kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang posisinya sebagai pelaku aktif dalam keberlangsungan adat tradisi kebudayaan Mataram. Bahkan, melampaui keberadaan cagar budaya fisik yang setiap tahun dianggarkan perawatan dan pemeliharaannya,” ucapnya.

Dengan bagitu, menurut Krisnadi, pemberian jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi Abdi Dalem sama dengan melindungi unsur penting kebudayaan Mataram.

Wakil Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan. (dok. kabarkota.com)

Di lain pihak, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Wijaya Pamungkas selaku pihak yang mewakili Kasultanan dalam RDPU tersebut berdalih bahwa sebagian Abdi Dalem memang belum terdaftar BPJS karena di keraton tidak ada pemberian upah atau gaji.

Sementara perwakilan dari Kadipaten Pakualaman berpendapat bahwa aturan di bidang ketenagakerjaan itu lex spesialis bagi Kadipaten Pakualaman. Sebab, meskipun berbadan hukum, tetapi Kadipaten Pakualaman bukan sebuah perusahaan, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan UU di atasnya. (Rep-01)

Pos terkait