SLEMAN (kabarkota.com) – Presiden RI, Prabowo Subianto baru saja meresmikan 80.081 kelembagaan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih (KDMP) di Klaten, Jawa Tengah (Jateng) dengan diikuti oleh seluruh provinsi se Indonesia secara virtual (daring). Tak terkecuali DIY yang dipusatkan di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, pada 21 Juli 2025.
Peresmian 80 ribuan KDMP itu pun menuai sorotan. Salah satunya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi ORI Perwakilan DIY, Chasidin mengungkapkan, meski digadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa, namun hasil observasinya menunjukkan bahwa masih ada sejumlah persoalan struktural dan teknis dalam pendirian KDMP.
“KDMP masih menghadapi berbagai tantangan mendasar di tingkat administratif, dan kelembagaan,” sebut Chasidin dalam Analisis Kesiapan KDMP yang disampaikan secara tertulis, pada Selasa (22/7/2025).
Pihaknya mencontohkan, sejumlah KDMP di DIY memang telah memiliki legalitas dan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Namun, sejumlah unit usaha mereka yang mereka bentuk belum mengantongi izin operasional, sistem pencatatan keuangan masih manual, serta minimnya pelatihan manajemen dan digitalisasi. Bahkan, modal awal koperasi tak jarang diupayakan secara swadaya oleh pengurus sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang.
Selain itu, ORI Perwakilan DIY juga menyoroti terkait potensi maladministrasi yang muncul dari lemahnya transparansi keuangan, dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan hingga manipulasi data anggota.
Tanpa kanal pengaduan masyarakat dan sistem pengawasan yang terbuka, lanjut Chasidin, risiko penyimpangan semakin besar. Fenomena ini mengingatkan pada kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.
Oleh karenanya, ORI Perwakilan DIY merekomendasikan pendekatan hibrida antara top-down dan bottom-up dalam pembentukan KDMP, dengan disertai digitalisasi sistem keuangan, pemisahan peran pengurus dan penyandang dana. Sekaligus, perlakuan khusus dari lembaga negara, seperti BULOG dan LPDB.
Sebab menurutnya, tanpa intervensi serius dari pemerintah, maka KDMP berpotensi stagnan atau bahkan gagal menjadi motor ekonomi desa.
80 Ribuan Kelembagaan KDMP telah Disahkan
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dan arahan dalam Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jateng, pada 20 Juli 2025.
Prabowo menjelaskan bahwa koperasi ini sebagai alat untuk menguatkan ekonomi orang yang lemah, dengan konsep gotong-royong.
“Konsepnya sama dengan lidi. Satu lidi lemah, tidak ada artinya. Tapi kalau puluhan atau ratusan lidi dijadikan satu, maka ini adalah alat yang bisa membantu kita,” jelas Prabowo melalui daring.
Awalnya, Prabowo memperkirakan, KDMP baru akan diluncurkan pada bulan September – November 2025. Namun ternyata Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan KDMP berhasil melembagakan sekitar 80 ribu KDMP. Dari jumlah tersebut, 108 di antaranya telah siap beroperasi.
“Delapan puluh ribu koperasi ini adalah suatu upaya untuk memperpendek rantai distribusi aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya menjanjikan bahwa setiap desa nantinya akan memiliki gudang yang dilengkapi juga dengan cold storage (lemari pendingin). Selain itu, tiap-tiap desa juga akan mendapatkan fasilitas dua unit kendaraan berupa truk dan mobil pick up untuk memperlancar distribusi barang.
“Dengan dua kendaraan tiap desa, saya berharap, rantai distribusi akan lancar,” sambung Prabowo.
Presiden juga meyakini bahwa dengan adanya gadget, maka KDMP bisa diawasi secara ketat, tidak hanya oleh pihak-pihak terkait, tetapi juga masyarakat pada umumnya.
“Niat kita adalah ingin indonesia lebih baik, sejahtera, sungguh-sungguh merdeka, dan bangkit di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.
KDMP, Gerakan Baru Koperasi Modern di Era Digital (?)
Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Percepatan Pembentukan KDMP berpendapat bahwa program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ini sebagai wajah baru koperasi di Indonesia.
“Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru Koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital,” anggapnya.
KDMP, sebut Zulkifli, tak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak, dan rentenir.
Namun, Menko Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih ini juga menyadari bahwa membangun kedulatan ekonomi desa melalui koperasi bukanlah cara yang mudah. Mengingat, berkali-kali koperasi di masa lalu dinilai gagal oleh publik.
Lebih lanjut Zulkifli memaparkan bahwa sebagaimana arahan Presiden, pihaknya bertugas mendampingi koperasi agar dapat menjalankan usaha, setidaknya ada gerai sembako, outlet LPG 3 KG, dan apotek desa.
“Kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai di setiap desa, maupun aset pemerintah lainnya. Dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar, kami integrasikan dan gerakkan bersama-sama,” tuturnya.
Sultan: DIY punya 16 Model KDMP
Pada sesi dialog, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyebutkan, DIY telah mempunyai 16 model yang dilabeli KDMP, mulai dari sektor jasa, pariwisata, dan pertanian.
“Perlu kami sampaikan bahwa program ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada bentuk untuk unit usahanya, sekarang tinggal ditempeli Koperasi Merah Putih,” ucap Sultan di KDMP Sinduadi.
Sultan juga menaruh harapan, KDMP akan menjadi kekuatan baru di desa, melalui pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
KDMP Sinduadi: Modal Awal Rp 1,1 Miliar
Sementara itu, Ketua KDMP Sinduadi, Kliwon Suherman melaporkan, salah satu gerai yang ada di Kalurahan Sinduadi, antara lain: gerai simpan pinjam yang dulu dari KSP BKM Sinduadi dengan 955 anggota. dengan anggota sebanyak 955 anggota.
“Modal awal kami sebagai KDMP perubahan, totalnya Rp 1,1 miliar,” sebut Kliwon.
Selain itu, Kliwon mengaku telah mengembangkan gerai sembako sejak awal bulan Juli ini, dengan omzet sekitar Rp 57, 3 juta. Sedangkan untuk gerai cold storage, pihaknya bekerjasama dengan BUMKal dengan mengolah susu kambing menjadi es krim.
Kliwon menambahkan, ada juga gerai klinik dan apotek yang bekerjasama dengan sejumlah pihak. Di samping gerai pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk melayani 128 petani di wilayah Sinduadi; gerai sembako yang bekerjasama dengan BULOG, dan nantinya juga akan membuka jasa fotokopi di gerai pelayanan jasa. (Rep-01)
