Pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, pada Senin (21/10/2024). (dok. screenshot yt sekretariat Presiden)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto melantik 109 anggota Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Kabinet dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko), 41 Menteri, 55 Wakil Menteri (wamen, dan lima Pejabat setingkat Menteri ini menjadi kabinet tergemuk sejak masa Orde Baru (Orba) hingga sekarang.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata mengatakan, profil kabinet Prabowo sekarang menunjukkan bahwa dia sedang menyelenggarakan pesta pora politik dengan membagi-bagikan kekuasaan kepada hampir semua kelompok, baik yang mendukung maupun tidak mendukungnya di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Bahkan yang menarik adalah cukup banyak menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang masuk di Kabinet Merah Putih. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa rezim Prabowo benar-benar merupakan kelanjutan dari rezim Jokowi.
“Ini adalah fase pesta pora politik karena pendukung maupun oposisi mendapatkan jatah jabatan politik,” kata Prabowo kepada kabarkota.com, pada Senin (21/10/2024).
Norma menduga, Prabowo sengaja mengakomodir berbagai elemen politik, guna menciptakan stabilitas politik sebagaimana yang wariskan rezim Joko Widodo (Jokowi).
“Salah satu warisan Jokowi yang cukup positif adalah terbangunnya stabilitas politik serta tingginya kepuasan publik kepada pemerintah,” sambung Norma.
Hanya saja, Norma menyebut, Jokowi memanfaatkan stabilitas politik dan tingginya kepuasan publik ini untuk hal baik dan tidak baik. Yakni, di satu sisi melakukan pembangunan, tetapi di sisi lain rezim Jokowi mengangkangi konstitusi untuk mendorong kepentingan politik dinasti keluarganya.
Norma menekankan bahwa Prabowo perlu belajar membangun stabilitas politik dengan merangkul semaksimal mungkin dukungan politik, serta membangun tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Namun, tidak menyalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat dan sepihak, yang nantinya akan berbalik menyerang dia di akhir jabatan.
Oleh karenanya, Norma berharap, pada fase berikutnya, yakni 1-2 tahun ke depan, Prabowo akan melakukan restrukturisasi kabinet untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
“Saya berharap, di tahun pertama atau kedua pemerintahannya, Prabowo akan melakukan restrukturisasi untuk merampingkan kabinet sehingga yang tersisa hanya portofolio yang memang benar-benar substantif dan diisi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya,” papar Norma.
Sebab jika tidak, dengan situasi sekarang, selain membengkaknya anggaran negara karena banyak Kementerian yang harus dibiayai, juga membuka ruang terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan politik nasional.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan formasi Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) malam. Berikut susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagaimana dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI yang dipublikasi pada 20 Oktober 2024.
7 Menko:
Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
41 Menteri:
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
Sugiono, Menteri Luar Negeri;
Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;
Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:
5 Pejabat setingkat Menteri:
Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
55 Wamen:
Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan;
Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. (Ed-02)
