Ilustrasi (sumber: skalanews.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Munculnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan yang diinisiasi Koalisi Indonesia Hebat untuk melawan dominasi Koalisi Merah Putih di DPR telah merugikan masyarakat..
Pengamat Politik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yanuardi menyebutkan, di antara kerugian yang harus ditanggung itu terkait dengan tidak tersalurkannya aspirasi anggota DPR yang notabene sebagai wakil rakyat ke pemerintah melalui jalur legal. Sementara masukan dari KMP, meski pun legal tetapi legitimasinya lemah.
“Ini aka menghambat proses koordinasi antara eksekutif dan legislatif,” kata Yanuardi kepada kabarkota.com menanggapi adanya perpecahan di tubuh anggota dewan di Senayan saat ini.
Menurut saya kubu kubu kmp legal karena sudah dilantik. Tetapi lemah legitimasinya. Sedang kubu kih tidak legal.
Untuk itu Yanuardi berharap, agar kedua kubu bisa menunjukkan keinginan baiknya untuk mengakhiri perpecahan tersebut.
“Pendekatan KMP yang menggunakan legalitas harus diubah,” pinta Yanuardi melalui whatsapp, Selasa (4/11).
Perubahan itu penting, kata Yanuardi, karena legalitas yang tidak memiliki legitimasi kuat justru akan mendapatkan kepercayaan rendah dari publik. Sementarai dari kubu KIH juga harus mampu meningkatkan lobi-lobi politiknya.
“Cara membuat DPR tandingan itu adalah cara di luar konstitusi kita,” anggapnya.
Yanuardi juga berpendapat, publik perlu segera mendesak agar anggota DPR dapat menghilangkan ego kelompok mereka. Mengingat, mereka merupakan wakil rakyat, dan tidak sekadar perwakilan dari partai politik semata.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan, buntut dari perpecahan di DPR, hari ini (4/11), kedua kubu menggelar dua rapat paripurna dalam waktu yang hampir bersamaan di gedung DPR.
Pimpinan DPR kubu Setya Novanto akan menempati ruang paripurna di gedung Nusantara II. Sedangkan rapat paripurna kubu Koalisi Indonesia Hebat menggelarnya di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan.
Paripurna DPR pimpinan Setya yang dihadiri anggota fraksi dari Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, PAN membahas agenda penempatan mitra kerja dari 11 komisi yang ada. Sementara Kubu KIH dihadiri PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP dan dipimpin Ida Fauziah membahas penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
SUTRIYATI
