Ilustrasi anggota DPR di Gedung Parleman. (sumber foto: solopos.com)
SURABAYA (kabarkota.com)
– Pengamat politik dari Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Ucu Martanto menilai konflik
di parlemen yang hingga saat ini tak kunjung selesai akan terus
merugikan masyarakat. Terbaru, konflik di DPR muncul lantaran adanya DPR
tandingan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Itu strategi politik dari pemerintah dan KIH untuk meningkatkan daya tawar tapi itu kontra produktif," kata Ucu ketika kabarkota.com menghubunginya, Jumat (31/10).
Ucu menjelaskan, konflik yang terjadi di parlemen saat ini merupakan
yang pertama sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, konflik
pemerintahan dengan DPR apabila terus berlangsung akan lebih
menguntungkan koalisi penyeimbang, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP).
Demi kepentingan masyarakat, Ucu menyarankan agar tidak ada DPR
tandingan. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah kembali
membuka komunikasi politik.
"Jika memang mentok, bisa dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan daya tawar," ujarnya.
Selain itu, alat kelengkapan dewan yang hingga saat ini belum terbentuk
harus segera selesai. Ia memberi catatan, pembagian siapa saja yang
menempati alat kelengkapan harus proporsional antara KIH dengan KMP.
Tanpa alat kelengkapan, parlemen tak akan bisa segera menjalankan
perannya sebagai wakil rakyat, termasuk mendukung kinerja pemerintahan.
"Jangan sampai masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan,"
ungkapnya.
AHMAD MUSTAQIM
